MEMBAWA lima tuntutan yang sama seperti aksi damai di DPRD Kalsel sebelumnya, Lembaga Swadaya Masyarakat Anak Kaki Gunung Sebatung (LSM AKGUS) Kotabaru kembali kunjungi kantor Setda Kalsel untuk bertemu Gubernur Kalimantan Selatan, H. Sahbirin Noor, Selasa (7/2/2023) siang.
DIPIMPIN Hardiyandi, pihaknya menyoroti Amdal perusahaan tambang batubara hingga adanya dugaan mafia tanah di salah satu tambang yang ada di Pulau Laut, Kotabaru.
“Kami kesini untuk menyampaikan aspirasi masyarakat Pulau Laut Kotabaru. Dimana ada 3 izin tambang yang dikeluarkan untuk perusahaan pertambangan di Pulau Laut dengan luas kurang lebih 2000 km² berdasarkan Undang-Undang yang berlaku, dengan luas lahan tersebut tidak diperbolehkan adanya aktivitas pertambangan,” ujar Bang Tungku sapaan akrabnya.
BACA : Gelar Aksi Di DPRD Kalsel, LSM AKGUS Sampaikan Persoalan Izin Tambang Hingga Mafia Tanah Di Kotabaru
Namun ujar Bang Tungku, saat ini ada beberapa perusahaan tambang yang melakukan aktivitas pertambangan di Pulau Laut Kotabaru tersebut. Karena itu, pihaknya turut menanyakan posisi batas tambang perusahaan yang saat ini sudah menyasar ke lingkungan hidup dan masyarakat sekitar.
“Selain pertambangan, kami juga menyoroti terkait maraknya jalan negara yang dijadikan perlintasan bagi pengangkutan hasil tambang. Kemudian, masalah lingkungan yang saat ini sudah tidak diselamatkan lagi. Hingga dugaan mafia tanah serta menanyakan janji pembangunan jembatan Tanah Bumbu-Kotabaru yang juga mangkrak hingga 10 tahun sampai dengan sekarang,” jelasnya.
Sementara itu, Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Setdaprov Kalsel, Nurul Fajar Desira yang hadir menyambut kedatangan LSM AKGUS di Setdaprov Kalsel mengatakan terkait pertambangan, Pemprov Kalsel sudah sejak lama memperjuangkan keinginan masyarakat Kotabaru untuk membatalkan izin tambang di Pulau Laut.
BACA JUGA : Rekomendasi DPR RI, Hentikan Aktivitas Tambang Di KM 171 Satui
“Namun putusan pengadilan tidak berpihak kepada masyarakat. Karena itu saat ini kami akan pantau terus, agar jangan sampai tambang di Pulau Laut Kota Baru tersebut merusak lingkungan,” ujarnya.
Perihal jembatan penghubung ke Pulau Laut, Fajar mengatakan tetap akan dibangun. Hanya saja, sedikit ada perubahan dari desain awal karena memakan banyak anggaran berdasarkan.
“Untuk desain jembatan ada sedikit perubahan karena desain awal yang ketinggiannya 45 mdpl memakan anggaran sekitar 6 triliyun itu cukup memberatkan untuk direalisasikan. Sehingga ada saran dari kementerian agar ketinggian jembatan diturunkan sekitar 25 mdpl dan memakan anggaran 3 triliyun,” beber Fajar.
“Saat ini udah masuk ke Bappenas, kita mencoba pembangunan ini melalu anggaran pemerintah mulai pusat hingga daerah atau dibiayai oleh swasta,” tutupnya.(jejakrekam)