KETUA Komisi III DPRD Kalsel Hasanuddin Murad meminta sesuai rekomendasi Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, agar aktivitas pertambangan disekitar lokasi jalan longsor di Km 171 Satui Kabupaten Tanah Bumbu dihentikan.
KOMISI VII DPR RI diminta segera turun untuk melilhat langsung lokasi jalan longsor di Km 171 Satui Kabupaten Tanah Bumbu. Hal tersebut agar diketahui siapa sebenarnya yang betul-betul bertanggung jawab terhadap jalan tersebut, walaupun secara formal adalah tanggung Kementerian PUPR dalam hal ini Balai Jalan Nasional.
“Rekomendasi dari Komisi VII DPR RI agar aktivitas pertambangan dihentikan dulu. Kami juga sudah sampaikan pada saat kunjungan aktivitas pertambangan tetap berjalan. Tapi saya tidak tahu, apakah sudah disampaikan kepada Kementerian ESDM atau belum,” ujar Hasanuddin Murad.
BACA : Bukan Bencana Alam, Anggaran Perbaikan Amblesnya Jalan Km 171 Satui Tak Dibantu Pusat
Politisi senior Partai Golkar ini menyebut secara kasat mata sekitar jalan itu masuk kawasan pertambangan. Bahkan, jalannya itu masuk lokasi PT Arutmin, walaupun mereka tidak mungkin menambang di jalan tersebut.
Terjadinya jalan longsor itu, kata Hasanuddin Murad, sebagai akibat aktivitas pertambangan. Oleh karena itu, ada juga rasa enggan Kementerian PUPR mengucurkan dana disamping proses penganggaran sudah lewat. Jika ingin menggunakan anggaran bencana alam tak memungkinkan karena longsornya jalan itu akibat pertambangan.
“Secara ilmiah dari kajian masih bisa digunakan jalan itu, namun membutuhkan biaya yang sangat besar. Oleh karena itu, lebih baik cari jalur alternatif,” tegasnya.
Komisi VII DPR RI, ucap Mantan Bupati Batola dua periode ini mengharapkan perusahaan-perusahaan yang beraktivitas di sana punya tanggungjawab sosial karena mereka selama ini menikmati dan menggunakan jalan tersebut.
“Meskipun mereka ada jalan khusus tapi aktivitas karywan dan dalam mengangkut logistik tetap menggunakan jalan tersebut,” pungkasnya.(jejakrekam)