SEJUMLAH mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Kalimantan Selatan (Kalsel) lontarkan ultimatum kepada Pemprov Kalsel karena gagal bertemu dengan orang nomor satu di Kalimantan Selatan yaitu Gubernur Kalsel Sahbirin Noor, Kamis (27/10/2022).
ULTIMATUM yang dilayangkan dalam aksi demonstrasi jilid II bertajuk “Menjemput Kedaulatan Rakyat di Rezim yang Sudah 3 Tahun Terus Menindas Rakyatnya” itu para mahasiwa meminta agar Pemprov Kalsel dalam waktu 3×24 jam dapat memberikan kabar perihal pertemuan Paman Birin dan massa aksi untuk duduk bersama dalam rentan waktu 1 minggu.
“Kami ingin bertemu dengan Paman Birin, untuk berdiskusi dan menjawab bersama persoalan Banua. Pun dengan tuntutannya masih sama, surat tuntutan tidak akan ditandatangani kecuali oleh Paman Birin,” ucap Kordinator Lapangan Aksi, Satrio Ajie.
BACA : Sambangi Kantor Gubernur, BEM Se-Kalsel Tolak Tawaran Pejabat Pemprov Kalsel
Sementara itu, juru bicara perwakilan Pemprov Kalsel, Muhammad Muslim menuturkan terkait isu-isu yang dilayangkan para mahasiswa akan ditindaklanjuti oleh Pemprov Kalsel.
“Mereka (mahasiswa) sampaikan sebuah aspirasi pada prinsipnya pemerintah tentu sangat mengapresiasi setiap masukan, setiap saran bahkan kritikan, apapun itu kita terima dan kita respon,” tutur Muslim.
Perihal ketidakhadirannya Sahbirin Noor di lokasi aksi, Muslim menyampaikan bahwa sebelumnya dari jam 09.30 – 11.00 Gubernur Kalsel Sahbirin Noor berada di Kantor Setda Provinsi Kalsel bersiap menemui massa aksi. Akan tetapi, massa aksi yang menunggu hujan reda baru tiba di kantor Setda Provinsi Kalsel sekitar jam 12.30.
“Tentu kegiatan beliau tidak hanya di sini jadi tidak ketemu, ” tuntasnya.
Diinformasikan sebelumnya, dalam aksi demonstrasi ini mahasiswa membawa beberapa tuntutan yakni masalah krisis lingkungan hidup dalam hal ini maraknya pertambangan ilegal dan lahan kritis, kemudian masalah kesehatan yakni stunting di Kalsel yang masih tinggi, masalah kesenjangan pendidikan pada tiga tahun belakangan yang belum diusut tuntas, hingga perihal kenaikan harga BBM yang dampaknya masih terus dirasakan masyarakat.
Pada aksi jilid I lalu yang dihadiri Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Nurul Fajar Desira. Kemudian Asisten III Administrasi Umum, Subhan Noor Yaumil. Kepala Dinas Kesehatan Kalsel, Diauddin, dan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Pemprov Kalsel Hanifah Dwi Nirwana. Serta Kepala Balai Pelaksana Jalan Nasional Kalsel, Sauqi Kamal. Mereka menyampaikan sejak kepemimpinan Sahbirin Noor dari tahun 2017, Pemprov Kalsel telah melakukan berbagai upaya penertiban tambang-tambang bermasalah, lahan kritis, kesehatan hingga pendidikan dan lainnya.
Kepemimpinan Paman Birin dalam mengambil langkah-langkah penertiban dari total 1.000 izin pertambangan sampai sekarang lebih dari 600 telah dicabut karena bermasalah.
Dari 500.000 hektar lahan kritis di Kalsel, pada kepemimpinan Paman Birin telah mampu melakukan revolusi hijau hingga saat ini sudah mencapai 3000 hektar atau 18 persen telah direboisasi.
Kemudian pemprov juga melihat reklamasi lubang tambang itu menjadi persoalan dan harus segera direklamasikan.
Untuk isu kesehatan mengenai stunting, kasus stunting di Kalsel mencapai 30 persen dan Kalsel termasuk dalam 10 besar angka stunting di Indonesia. Untuk penurunan stunting Pemprov Kalsel optimis dapat mencapai hal yang ditargetkan yakni 14 persen sesuai target nasional.(jejakrekam)