PEMPROV Kalsel melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menyambut gembira karena Dana Alokasi Khusus (DAK) Pendidikan untuk tiga bidang, yakni Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan Pendidikan Khusus (Diksus) mengalami peningkatan.
PENINGKATAN DAK Pendidikan Tahun 2022 untuk Kalsel sekitar Rp 115 miliar, dengan rincian untuk SMA sekitar Rp 43 miliar. SMK sekitar Rp 62,9 miliar dan Diksus sekitar Rp 10 miliar.
Hal itu diungkapkan diungkapkan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kalsel Muhamadun usai menggelar rapat bersama Komisi IV DPRD Kalsel di Banjarmasin.
“Alhamdullilah, DAK Pendidikan di Kalsel terus meningkat, baik itu DAK yang didapat SMA, DAK untuk SMK serta DAK Diksus, itu setiap tahunnya terus meningkat,” ujar Muhamadun kepada awak media saat itu.
Mengapa ada peningkatan? menurut Madun, karena laporan dari pihaknya cukup bagus dinilai oleh Kementerian Riset, Kebudayaan dan Teknologi. Sehingga setiap tahunnya mendapat apresiasi lantas diberikan tambahan atau nilai cukup baik untuk DAK Pendidikan ini.
DAK Pendidikan ini lanjut dia, berguna untuk merapikan sekolah-sekolah, seperti merehab bangunan dan juga diberikan untuk media pembelajaran.
“Dengan dana pusat atau DAK Pendidikan ini diberikan ke kita, maka terjadi pergerakan disektor ekonomi, contohnya kita memakai tenaga tukang, kemudian belanja material bangunan, seperti belanja batu dan belanja pasir,” terangnya.
Karena itu, pihaknya di daerah mengharapkan 2023 nanti DAK Pendidikan untuk Kalsel juga meningkat.
Adapun tahun 2022 ini, DAK untuk SMA sekitar Rp 43 miliar, diharapkan nanti Rp 50 miliar, sedangkan DAK SMK tahun ini sekitar Rp 62,9 miliar, diharapkan bisa meningkat sekitar Rp 70 miliar, begitu juga dengan DAK Diksus, yangmana tahun ini mendapat Rp 10 miliar, maka tahun depan kita harapkan sekitar Rp 20 miliar.
Disinggung faktor apa yang menyebabkan adanya kenaikan DAK Pendidikan, Madun menyebutkan karena ada tiga faktor, yakni pertama, laporan yang dinilai cukup baik, kedua, lengkapnya data dapodik, seperti sekolah mana yang rusak atau mana yang kurang dan ketiga, para guru di masing-masing sekolah membuat proposal yang diajukan.
Dengan meningkatnya DAK Pendidikan, lalu sejauh mana perhatian Pemerintah Provinsi Kalsel terhadap sekolah-sekolah terisolir, ditegaskan Madun, pihaknya komitmen perhatikan sekolah-sekolah terisolir atau yang berada di wilayah pinggiran.
“Sesuai pesan pak gubernur, Insyaallah, mudah-mudahan di 2024, sekolah terisolir itu tidak ada lagi,” harap Madun.
Langkah konkritnya, lanjut Madun, pihaknya membangun sekolah pinggiran, contohnya seperti SMA 12 yang kondisinya sekarang sudah bagus. kemudian juga membangun di Pulau Sembilan, tujuannya agar masyarakat disana bangga melihat sekolahannya dibangun, termasuk SMK swasta. “Ini sudah kami laksanakan sesuai arahan gubernur,” kata Madun.
Kepada pihak swasta, imbuhnya, juga kita persilahkan, asal proposal yang diajukan bagus dan dapodiknya juga bagus.
Untuk dana APBD, disdik gunakan untuk membangun, contohnya di Pulau Kerayaan Kotabaru dan SMK di Rantau Tapin, termasuk untuk Diksus juga kita bangun.
Senada Ketua Komisi IV DPRD Kalsel HM Lutfi Saifuddin menyambut gembira terus meningkatnya DAK Pendidikan ini. arena itu 2023 kembali diharapkan mendapat kenaikan, namun diharapkan pula sistemnya berbeda dengan tahun lalu.
Disebutkannya tahun lalu kita menggunakan sistem lelang, tapi akibat dari lelang ini memakan waktu cukup lama dan kita banyak memiliki sisa DAK tersebut, ini disebabkan nilai penawaran yang diajukan para kontraktor.
“Para kontraktor ini berlomba-lomba menurunkan harga penawaran, akhirnya sisa DAK kita jumlahnya sangat luar biasa,” ujar Lutfi.
Dampaknya lanjut politisi Gerindra ini, bagi mereka yang tidak mengetahui penyebabnya, ada kemungkinan menilai ini akibat ketidakmampuan mengelola DAK tersebut, padahal itu sisa dari penawaran lelang yang diajukan pihak kontraktor.
Untuk mengantisipasi hal tersebut, imbuhnya, akhirnya dewan menyarankan 2023 nanti semua DAK Pendidikan itu dengan sistem swakelola, yakni diserahkan pelaksanaannya dikelola oleh pihak sekolah dengan melibatkan komite sekolah, termasuk juga untuk infrastruktur dan e-katalog.
“Kita tidak perlu melibatkan pihak ketiga, karena e-katalog itu tinggal klik saja, sebab dananya ada di kas negara,” tandasnya.
Ditambahkannya untuk sistem swakelola ini komisi IV meminta agar bisa dipercepat, karena ada kemungkinan DAK 2023 itu kabarnya akan di refocusing dari pusat, sementara kita tidak ingin itu terjadi.
Untuk itu Komisi IV DPRD Kalsel bersama Disdikbud Kalsel pada 29 Mei akan berangkat ke Kementerian untuk memastikan DAK yang di dapat ini tidak di refocusing bahkan kita akan berupaya ditambah lagi anggarannya.
“Tahun ini DAK Pendidikan sekitar Rp115 miliar untuk tiga bidang, yakni SMA, SMK dan Diksus. Kita harapkan ini bisa bertambah demi dunia pendidikan di Kalsel,” harap politisi dari Fraksi Gerindra ini.(jejakrekam)