Foto : Istimewa
PEMBELAJARAN Tatap Muka (PTM) bakal gagal. Pasalnya surat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kalimantan Selatan tak dijawab Tim Satgas Covid-19. Padahal PTM sangat penting, apalagi kini telah memasuki September 202, mengingat sudah terlewat beberapa bulan untuk Tahun Ajaran (TA) baru 2021/2022.
MESKI demikian, keputusan melaksanakan sekolah tatap muka masih tetap menunggu rekomendasi dari Tim Satuan Tugas (Satgas) Covid-19. Dan kini sistem pembelajaran untuk SLTA sederajat di Kalimantan Selatan masih secara daring.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan HM Yusuf Effendi mengakui PTM di Kalsel masih belum diperbolehkan. “Masih belum boleh walau sejumlah sekolah meminta kepada Disdikbud digelar PTM,” ucapnya.
Menurutnya, dibolehkan atau tidaknya PTM masih menunggu rekomendasi Tim Satgas Covid-19. “Kita tunggu rekomendasi Satgas Covid-19. Tapi sampai sekarang belum ada. Kami sudah dua kali menyurati Satgas Covid-19, namun belum jawaban. Ya, mestinya dijawablah, boleh atau tidak PTM,” pintanya.
BACA: Safrizal Sebut Izin Orang Tua untuk Pembelajaran Tatap Muka
Mengingat, sambung Mantan Kadisdik Hulu Sungai Selatan ini, rekomendasi Satgas Covid-19 diperlukan sebagai landasan dasar bagi Gubernur Kalsel untuk mengambil keputusan terkait pelaksanaan PTM. “Karena pelaksanaan PTM keputusan akhirnya ada di pak gubernur,” sebutnya.
Yusuf menyadari belum terbitnya rekomendasi Satgas Covid-19, karena masih meningkatnya kasus Covid-19, serta masih PPKM Level 4 di sejumlah kabupaten/kota. “Kami memahami dan memaklumi itu, rekomendasi belum keluar mungkin karena kasus masih tinggi dan adanya PPKM,” ujarnya.
Prinsipnya, harap Yusuf, keputusan pelaksanaan PTM harus hati-hati, sebab kesehatan dan keselamatan peserta didik dan warga sekolah paling utama.
Juru Bicara Satgas Covid-19 Kalsel Dr M Muslim membenarkan, pihaknya belum memberikan rekomendasi untuk PTM tingkat SLTA sederajat sebab belum disarankan Satgas Covid-19. Alasan Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Kalsel ini, mengingat Pj Gubernur Safrizal ZA sebagai ketua saat itu, belum menyetujui. “Ya, transmisi penularan masih sangat tinggi, dan vaksinisasi para guru belum optimal serta zonasi adanya level 4 dan 3,” imbuh Muslim. (jejakrekam)