Foto : Dok
DALAM rapat KUPA PPAS 2021 dan KUA PPAS 2022, DPRD Kalsel mengusulkan anggaran pengadaan tiga unit mobil dinas baru untuk para Wakil Ketua DPRD. Anggarannya cukup besar, yakni Rp 3,25 miliar.
USULAN pengadaan mobil dinas baru ini karena sudah lima bulan ini uang transportasi pengganti mobil dinas tiga wakil Ketua DPRD tak kunjung cair.
“Sudah lima bulan tidak dibayarkan dengan alasan tak ada payung hukumnya, baik dari Kemendagri maupun BPK RI, sehingga sekretariat dewan tidak berani mencairkan uang transportasi itu kepada tiga wakil ketua dewan,” ucap Anggota Banggar DPRD Kalsel, Suripno Sumas.
BACA : Tiga Wakil Ketua DPRD Kalsel Dijatah Sedan Lexus Mewah, Presdir BLF : Sakiti Hati Rakyat
Suripno menyebut, usulan pengadaan tiga unit mobil dinas baru tersebut karena dianggaran murni 2021 memang tidak ada dianggarkan.Lagi,
Alasan pengadaan mobil dinas baru itu, jelas Suripno, dengan argumentasi kemarin paska tertundanya pengadaan mobil dinas jenis Lexus maka dijadikan uang transportasi bagi wakil ketua dewan.
Sebelumnya, lanjut dia, juga sudah ada pengembalian mobil dinas lama, sehingga tiga wakil ketua dewan belum memiliki mobil dinas saat ini. “Anggaran untuk tiga unit mobil dinas baru itu Rp 3.250.000.000,” jelasnya.
Politisi PKB ini menyebut, usulan itu terlepas dibayarkan atau tidak uang transportasi bagi wakil pimpinan dewan wajib dibelikan mobil dinas tersebut. “Sehingga masalah uang transportasi itu bisa teratasi dengan pembelian mobil baru tersebut,” tegasnya.
BACA JUGA : Disorot Publik, Akhirnya Pembelian Tiga Sedan Lexus Bagi Tiga Wakil Ketua DPRD Kalsel Ditunda
Bak gayung bersambut, penganggaran tiga unit mobil dinas baru tersebut langsung mendapat persetujuan dari Sekdaprov Kalsel, Roy Rizali Anwar. “Saya setuju,” ucapnya singkat.
Sementara itu, wakil ketua DPRD Kalsel M Syarifuddin mengatakan sejak Oktober 2020 lalu, dirinya sudah tidak menggunakan mobil dinas.
Menurut pria yang kerap disapa Bang Dhin ini, terkait pengadaan tiga unit mobil dinas yang diusulkan Banggar dan sudah disetujui oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dari Pemprov Kalsel lebih baik ditunda.
“Momentumnya belum pas, entah kami kurang mujur atau memang keberuntungan sedang tidak berpihak,” ujarnya.
Pada masa pandemi saat ini, kata Bang Dhin, pembelian mobil dinas baru harus dipertimbangkan kembali, mengingat kondisi masyarakat saat ini juga sedang terpuruk ekonominya.
BACA LAGI : Klaim Setara Gubernur, Ketua DPRD Kalsel Dapat Jatah Mobil Land Cruiser Senilai Rp 2,4 Miliar
“Mohon pertimbangannya, kondisinya saat ini sedang tidak memungkinkan, dan ini akan menjadi polemik bagi kita semua di DPRD dan Pemprov Kalsel, tapi kalau sekwan atau Pemprov Kalsel tetap mau mengadakan, silakan tidak apa-apa, tanggung jawab sendiri,” katanya.
Bang Dhin juga mengaku dirinya juga sudah mengembalikan uang transportasi pengganti mobil dinas yang diberikan kepadanya karena tidak ada landasan hukum. “Nominalnya saya tidak tahu, karena saya tidak menerima, saya sudah mengembalikan, silakan tanya ke sekwan nominal per bulannya,” ujarnya.
Politisi PDIP itu mengharapkan, agar belanja pemerintah di masa Pandemi lebih diprioritaskan untuk hal yang menyentuh langsung ke masyarakat.
Sementara Sekdaprov Kalsel Roy Rizali Anwar mengatakan jika memang wakil ketua DPRD Kalse M Syaripuddin tidak berkenan untuk pengadaan mobil dinas baru maka pihaknya akan mempertimbangkan kembali usulan tersebut.
“Sebenarnya anggarannya itu sudah kita siapkan tapi jika wakil ketua tidak menginginkan karena situasi pandemi saat ini maka maka itu bisa kita tunda,” jelasnya.
Tidak berkenannya wakil ketua DPRD Kalsel untuk pengadaan mobil dinas dan memilih anggaran diprioritaskan untuk penanganan Covid 19 menurut Roy adalah kebesaran hati wakil ketua DPRD Kalsel. “Kita apresiasi itu,” tegasnya.
Sekretaris DPRD Kalsel AM Rozaniansyah mengatakan, pengadaan mobil dinas baru wakil pimpinan dewan mereka anggarkan karena ada aturannya.
“Bukan usulan kami, tetapi memang aturannya ada pengadaan mobil dinas untuk wakil ketua DPRD Kalsel,” ujarnya. Terkait jenis tiga mobil dinas yang akan dibeli sesuai dengan pagu anggaran Rp 3,25 miliar dimana harga per unitnya berkisar Rp 700 juta. Diketahui wakil ketua DPRD Kalsel ada tiga orang yakni, M Syaripuddin, Hj Mariana dan Hj Karmila. Sementara berdasarkan informasi terhimpun, uang transportasi wakil ketua DPRD Kalsel Rp 17 juta per bulan.(jejakrekam)