Foto : Riza
DEWAN Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Barito Utara melakukan konsultasi refocusing anggaran sebesar 10 persen ke Rumah Banjar (DPRD Kalsel-red) terkait pengadaan anggaran vaksin pandemi Covid-19 yang dibebankan pada daerah.
“KAMI banyak mendapatkan informasi dan perbedaan dalam menyikapi refocusing anggaran,” kata Ketua DPRD Barito Utara Hj Mery Rukaini kepada wartawan di Banjarmasin, Kamis (4/3/2021).
Ia menambahkan, DPRD Kalsel memiliki surat edaran Gubernur. Sedangkan DPRD Barito Utara, kata dia hanya berfokus pada surat edaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu) RI.
Dijelaskannya, pemotongan anggaran sebesar 30 persen akan dialokasikan kepada penanganan pandemi Covid-19 yang sedang melanda, seperti Dinas Kesehatan, BPBD dan bantuan sosial dan lainnya yang berkaitan langsung. “Kami berharap bantuan sosial yang ditujukan tepat sasaran,” kata Mery.
Politisi Demokrat ini menambahkan, pemotongan yang dilakukan tidak akan dikembalikan lagi kepada pihaknya, tidak seperti refocusing beberapa waktu lalu, yang terdapat pengembalian.
Dalam pertemuan tersebut diperoleh informasi ada beberapa penganggaran yang tidak dapat mengalami pemotongan, seperti dana reses, dana perda dan konsultasi pansus serta hal lainnya.
“Ada juga alokasi dana pengawasan, yang mana hal tersebut perlu dilakukan agar pengawasan dapat berjalan,” ujarnya.
Ditegaskannya poin-poin penting yang telah didapat melalui kunjungan kerja ke DPRD Kalsel akan dibahas lebih lanjut bersama Pemerintah Kabupaten Barito Utara. “Kami akan selaraskan dan harmonisasi dengan Pemkab Barito Utara,” kata Mery Rukaini.
Dirinya berterima kasih kepada DPRD Kalsel yang telah memberikan pandangan terkait refocusing. Selain itu pihaknya juga akan menggali informasi bersama Badan Keuangan Daerah Kalsel.(jejakrekam)