Foto : Gian
PEMERINTAH Kabupaten Balangan mengadakan rapat koordinasi percepatan penanggulangan Covid-19 dan persiapan pilkada serentak tahun 2020, di Aula Benteng Tundakan, beberapa waktu lalu.
RAPAT dipimpin langsung Plt Bupati Balangan Syaifullah, dan turut dihadiri oleh seluruh instansi pemerintah serta unsur forkopimda dan muspika.
Syaifullah, menyampaikan pemerintah harus lebih tegas dalam penegakan protokol kesehatan. Bukan hanya pada aktivitas ekonomi, tetapi juga aktivitas sosial kemasyarakatan.
BACA : Pilkada, BPBD Balangan Serahkan 10 Ribu Masker Untuk KPU
“Di media sosial banyak masyarakat yang bertanya kenapa ke pasar harus pakai masker, sedangkan ke acara perkawinan orang berdesakan dan tidak bermasker. Itu seperti tebang pilih, dan hasilnya tentu tidak akan optimal,” imbuhnya.
Selain itu, Syaifullah menambahkan untuk pilkada seluruh ASN harus mampu bersikap netral, karena hal ini diyakini bahwa KPU dan Bawaslu telah bekerja keras dan tepat waktu demi lancarnya pilkada.
Sedangkan Kapolres Balangan, AKBP Nur Khamid, menegaskan untuk pilkada yang akan digelar nanti, hendaknya harus saling mengingatkan terhadap pedoman protokol kesehatan.
BACA JUGA : Persiapan Pilkada, Pemkab Balangan Gelar Rakor Penerapan Prokes
“Tidak hanya paslon yang mengerti protokol kesehatan ini, tapi tim suksesnya pun harus bisa dan tahu betapa pentingnya penerapan protokol pada pilkada nanti,” ucapnya.
Ia berharap kepada pemerintah daerah, agar kiranya bisa mempersiapkan perencanaan lain untuk menghadapi virus dimasa trend yang sedang meningkat ini.
Menuju pilkada serentak tahun 2020, Khamid pun mengimbau untuk tidak menyebar luaskan informasi palsu di media sosial, yang dikhawatirkan bisa menimbulkan provokasi dan mempersulit jalannya pilkada.
Di tempat yang sama, Kepala Kejaksaan Negeri Balangan, Khaidir menyatakan alasan mengapa masih tingginya angka kasus Covid-19 di Balangan.
“Banyaknya masyarakat yang belum menyadari akan pentingnya protokol kesehatan ini, dan masih ada sekelompok masyarakat yang menyebut bahwa virus ini hanya rekayasa sosial saja,” sebutnya.
Dalam sambutannya, Khaidir mengatakan perlu adanya pengawasan protokol kesehatan, terkait aksi dilapangan antisipasi kampanye pilkada, deklarasi dan perayaan yang melibatkan banyak orang.
Sehingga ia menyebutkan penanganan dengan 3T yakni Testing, Tracing, dan Treatment dirasa bisa membantu mencegah klaster baru pada pilkada tersebut. (jejakrekam)