Foto: Ahmad Husaini
RAPAT paripurna Rancangan Omnibus Law di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) awal pekan lalu, memantik serangkaian kontroversi.
PUNCAKNYA ketika anggota Fraksi Demokrat Benny K Harman ingin menginterupsi sidang, namun tak kesampaian karena mic yang digunakan telah dimatikan. Imbasnya anggota Fraksi Demokrat memilih walk out dari sidang paripurna. Hanya Demokrat dan PKS yang menolak pengesah RUU Omnibus Law.
Langkah politik Partai Demokrat dan PKS memantik simpati dari kalangan masyarakat. Salah satunya kedai El Nino Fast Food yang terletak di Jalan Kayu Tangi II menggaratiskan menu bagi kader Demokrat dan PKS, terhitung hari ini, Kamis (8/10/2020).
Owner El Nino Deo Teguh Anugrah mengatakan ragam menu yang dapat dipilih seperti kebab, burger, chicken wrap, krispi chicken chesse dan lain-lainnya. Kader dua partai tersebut cukup menampilkan Kartu Tanda Anggota (KTA) kepada kasir.
“Kami dari El Nino sangat terharu dan mengapresiasi langkah politik dari Demokrat dan PKS, hal tersebut membuktikan dua partai ini berada satu barisan dengan rakyat,” ujar Deo.
Dia mengatakan dengan disahkannya UU Omnibus Law maka kelompok pekerja adalah yang paling terdampak. Deo menyoroti butir yang amat memberatkan buruh adalah beleid tentang besaran pesangon yang diterima buruh, dalam UU Ketenagakerjaan, buruh menerima maksimal pesangon sebesar 132 bulan upah, namun dalam UU Omnibus Law hanya 25 bulan upah.
Sementara itu politisi Demokrat Sri Nurnaningsih mengaku terharu atas langkah Demokrat yang memilih walk out sebagai bentuk penolakan atas disahkannya RUU Omnibus Law.
“Beliau (Benny K Harman) merupakan politisi senior, ingin berbicara di forum resmi merupakan hak anggota dewan, tentu (mematikan mic) sangat tidak etis, kita sebagai kader kita sangat kecewa,” ucap Sri.
Dia menegaskan Partai Demokrat berada satu posisi dengan kelompok sipil seperti buruh, mahasiswa dan petani yang menolak UU Omnibus Law.
“Kami mendukung sikap Walk Out, seluruh kader mendukung, ketika suara kita tidak didengar, ya untuk apa lebih baik meninggalkan sidang, dan ini merupakan tanggung jawab partai menyuarakan kepentingan rakyat,” tutup Sri. (jejakrekam)