Foto : M Syaiful Riki
GELOMBANG penolakan Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja yang baru disahkan oleh DPR RI, Senin (5/10/2020) lalu, terus disuarakan, tak terkecuali di Kalimantan Selatan.
MASSA mahasiswa lintas kampus terus berdatangan memadati ruas Jalan Lambung Mangkurat Banjarmasin, di depan gedung DPRD Kalsel, Kamis (8/10/2020) pagi.
Pantauan jejakrekam.com di lapangan, ribuan massa dari mahasiswa kompak mengenakan jaket almamater asal perguruan tinggi masing-masing.
BACA : Ribuan Aparat Diterjunkan Dalam Aksi Tolak Omnibus Law Di Banjarmasin
Berkumpul di depan halaman Masjid Raya Sabilal Muhtadin Banjarmasin, massa dengan mengacungkan berbagai poster dan spanduk berisi tuntutan dan kecaman.
Menariknya, dalam aksi kali ini bukan hanya diikuti oleh mahasiswa saja, sejumlah pelajar SMA/SMK turut bergabung menyuarakan aspirasi.
Setibanya di areal depan gedung megah wakil rakyat itu, langsung terdengar teriakan yel-yel yang membakar semangat dan menyanyikan lagu perjuangan dari massa aksi.
“Satu komando!,” teriak salah satu pentolan aksi. “Satu perjuangan!,” sahut para massa aksi yang lain.
BACA JUGA : Pro Kontra Pengesahan Omnibus Law, APINDO Ancam Sanksi Buruh Yang Ikut Aksi
Massa terus-terusan mencoba ingin masuk ke Rumah Banjar, namun mereka dihadang barikade aparat kepolisian bersenjata lengkap dengan penjagaan yang sangat ketat.
“Masuk, masuk, masuk,” kata sejumlah aksi massa yang suaranya terdengar bergema.
Aksi ini sempat diselipi ketegangan antara massa dengan aparat. Sebab massa terus memaksa masuk gedung dewan. Hingga terjadi aksi saling dorong antara aparat dan massa.
Diketahui, aksi ini tidak lain bertujuan mendorong anggota DPRD Kalsel untuk menekan Presiden Joko Widodo agar mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu).
BACA LAGI : Kapolda Kalsel Tak Sepakat Demo Omnibus Law Karena Pertimbangan Covid-19
Bahkan mereka mengaku akan tetap bertahan di gedung parlemen daerah itu sampai ada respon baik dari anggota DPRD Kalsel, khususnya komitmen dalam mendorong orang nomor 1 di Indonesia mengeluarkan Perppu tersebut.
“Sebab aksi media atau aksi apapun tak mempan saat ini. Sehingga kita harus meningkatkan skala aksi mogok yang lebih radikal lagi,” tegas Koordinator Wilayah BEM se-Kalimantan Ahdiyat Zairullah.
Hingga diturunkannya berita ini, aksi masih terus berlangsung. Sementara para anggota DPRD Kalsel tak kunjung terlihat batang hidungnya.(jejakrekam)