Foto : Ipik Gandamana
RENCANA keberangkatan 55 angota DPRD Kalsel Finlandia dan Estonia yang semula di rencanakan pada bulan Februari ini dipastikan batal.
PASALNYA, selain mepet waktu dan banyak jadwal kegiatan, isi surat undangan keberangkatan hanya meminta paling banyak untuk lima orang, khususnya pimpinan DPRD. Atas pertimbangan ini maka lawatan ke Eropa Utara yang dijadwalkan pada 7-9 Februari 2020 ini dibatalkan.
“Atas arah pimpinan DPRD maka diputuskan rencana ke Eropa ini dibatalkan,” ujar Kepala Bagian Persidangan Setwan DPRD Kalsel, M Jaini, kepada wartawan di Banjarmasin, Selasa (14/1/2020).
BACA : Tunjangan Perumahan Dan Transportasi Dewan Kalsel, Naik Lagi
Menurut M Jaini waktu keberangkatan yang mepet juga membuat sulit untuk merealisasikan keberangkatan Wakil Rakyat Kalsel memenuhi undangan tersebut. Karena, permohonan izin dan rekomendasi bagi Wakil Rakyat untuk melakukan perjalanan dinas ke luar negeri harus sudah masuk paling lambat 14 hari sebelum agenda keberangkatan.
M Jaini menjelaskan, dari konsultasi atas undangan dari Kedutaan Indonesia di Finlandia tersebut ke Kementrian Dalam Negeri, diperoleh ketentuan jika perjalanan bersifat atau masuk kategori kunjungan kerja, maka tidak dibolehkan lebih dari lima orang.
Karena sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2016 Tentang Pedoman Perjalanan Dinas Luar Negeri Bagi ASN Kemendagri dan Pemda, Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD, perjalanan dinas ke luar negeri dengan kategori di atas hanya diperbolehkan keberangkatan maksimal untuk lima orang.
“Jadi ini dipastikan ditunda, tapi nanti kita ganti dengan kunjungan lain”, kata dia.
BACA JUGA : Berdalih Diundang Kemenhut, 55 Anggota DPRD Kalsel Bakal Rombongan ke Eropa
Sebelumnya, wacana keberangkatan para Wakil Rakyat ke Negara di Eropa Utara untuk penuhi undangan kedutaan tersebut diagendakan untuk belajar sekaligus mempromosikan upaya penanganan kawasan hutan di Banua bersama SKPD terkait di Provinsi Kalsel.
Kedatangan DPRD Provinsi Kalsel sebagai lembaga legislatif diproyeksikan dapat membawa dampak besar dan tak hanya menunjukkan upaya Kalsel tapi juga Indonesia untuk memerangi kampanye hitam yang didengungkan Uni Eropa terhadap industri kelapa sawit Indonesia.
Dukungan DPRD Kalsel dengan hadir ke Eropa dinilai dapat membantu menunjukkan bahwa perhatian Pemerintah Indonesia termasuk di Kalsel terhadap kelestarian hutan serius sekaligus menjawab tuduhan Uni Eropa bahwa industri kelapa sawit di Indonesia dibangun dari konversi hutan adalah hal yang keliru.(jejakrekam)