Foto : Dokumentasi
FORMASI 35 anggota DPRD Barito Kuala (Batola) periode 2019-2024 diperkirakan akan dilantik pada 8 Agustus 2019, seiring masa jabatan wakil rakyat edisi Pemilu 2014 berakhir. Siapa yang akan menduduki posisi Ketua DPRD Batola, pengganti Hikmatullah dari Golkar sebagai pemenang Pemilu 2019?
DOSEN Prodi Sosiologi dan Antropologi FKIP Universitas Lambung Mangkurat (ULM) Banjarmasin, Nasrullah mengungkapkan meski posisi ketua dewan akan diisi kader Golkar, tentu personel yang mengisi harus benar-benar dipertimbangkan matang.
“Ada dua hal yang patut dipertimbangkan yakni pertama, cocok berdasarkan aturan Partai Golkar. Kedua adalah memiliki kualitas untuk memimpin wakil rakyat dan aspiratif,” ucap Nasrullah kepada jejakrekam.com di Banjarmasin, Rabu (24/7/2019).
Dengan raihan 16 kursi di DPRD Batola, sebelumnya hanya 14 kursi, bertambah dua jatah wakil rakyat Golkar di Pemilu 2019 dinilai Nasrullah, harus benar-benar dimanfaatkan betul.
BACA : Tapal Batas Ditinjau Ulang, DPRD Batola Serukan Cabut Izin HGU PT TAL
Menurut dia, persoalan internal Golkar, terutama Kalsel dalam menentukan figur calon Ketua DPRD Batola juga menyangkut penilaian publik. Bahkan, Nasrullah menegaskan bisa menjadi pertaruhan Golkar di Batola, karena lonjakan cukup signifikan dengan tambahan dua kursi parlemen dibanding Pemilu 2014 lalu.
“Saya beranggapan Ketua DPRD Batola ke depan akan menghadapi tantangan semakin berat. Ini ditandai dengan sensitifnya warga menyampaikan berbagai persoalannya. Masa-masa peralihan ini, warga Batola terus berdatangan menyampaikan persoalan mereka yang tidak tuntas di ranah eksekutif,” tutur warga Kecamatan Kuripan Batola ini.
BACA JUGA : Tolak Sawit, Pakai Laung Kuning, Warga Desa Jambu Baru Datangi DPRD Batola
Sosiolog jebolan Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta ini mengungkapkan dalam bulan ini saja, masyarakat dari berbagai daerah di Batola menyampaikan aspirasi mereka tentang disharmonisnya relasi perusahaan sawit dengan warga setempat.
“Dengan begitut, ketua DPRD akan datang tidak hanya mampu menangkap aspirasi masyarakat, tetapi juga dapat mencerna, mengolah, dan memahami persoalan mendasar,” ucapnya.
Bagi Nasrullah, sikap empati juga diperlukan agar warga merasa tidak tersakiti perasaannya. Selain itu, sosok pimpinan dewan juga harus bersikap tegas demi melindungi hak-hak warga. Penyebabnya, adalah aktivitas perkebunan sawit yang hampir merata di Batola, selain menjanjikan investasi dapat menjadi bom waktu.
“Pengalaman warga dengan melihat daerah atau desa tetangga dengan hilangnya aset mata pencaharian sumber daya alam yang dikonversi kebun sawit, atau kegelisahan warga yang menghadapi masa depan yang tak jelas, karena ketidakjelasan matapencaharian,” papar Nasrullah.
BACA LAGI : Banyak Mudharat, DPRD Batola Pastikan Keberadaan Sawit Dievaluasi
Untuk itu, dosen muda ini mengingatkan agar ketua dewan ke depan, harus mampu menyeimbangkan relasi legislatif dan eksekutif. “Apalagi, kepala daerah Batola berasal dari pasangan Partai Golkar. Meski begitu, tentu seorang pimpinan dewan harus menjadi figur yang mengingatkan kepala pemerintah kabupaten untuk konsisten dengan program yang dijalankan,” imbuhnya.
Misalnya, menurut Nasrullah, program Kotabamara akan menjadi lipstik saja, jika ekspansi koorporasi sawit tak terbendung. “Pimpinan dewan harus mengingatkan jangan sampai ada program yang retoris belaka,” cetusnya.
Jadi, masih menurut dia, Golkar selain partai yang mengakar kuat di Batola juga harus memilih kadernya yang benar-benar memiliki kecerdasan, empati dan mampu membawa wibawa wakil rakyat. “Jangan sampai wakil rakyat dari Partai Golkar di Batola surplus kuantitas tapi defisit kualitas,” kritik Nasrullah.(jejakrekam)