Foto : Arpawi
KPU Goes To Campus digelar sebagai rangkaian sosialisasi yang dilakukan KPU Kalsel dengan tujuan agar bisa menarik minat masyarakat, terutama di lingkungan kampus. Setidaknya, ikut berpartisipasi dalam memilih calon pemimpin dan menggunakan hak pilihnya pada pemilu Serentak 2019 nanti.
BEKERJASAMA dengan BEM Fakultas Hukum ULM, ketika menerima sosialisasi dari KPU yang diisi berbagai narasumber, yakni Divisi SDM dan Partisipasi Masyarakat (Parmas) KPU Kalsel Edy Ariansyah, Ketua Bawaslu Kalsel Iwan Setiawan, Dosen Fakultas Hukum ULM Lies Ariani diharapkan tidak berhenti sampai di situ. Akan tetapi mereka bisa menyebarluaskan lagi informasi melalui aktivitasnya di saluran-saluran penggunaan teknologi informasi.
BACA: Lawan Politik Uang, Edy Ariansyah : Pemilih Harus Merdeka dari Iming-Iming
“Sosialisasi seperti ini diharapkan agar mahasiswa tidak apatis terhadap Pemilu. Selebihnya, mahasiswa juga diharapkan ikut berpartisipasi untuk menghasilkan pemimpin terbaik untuk lima tahun kedepan,” ujar Edy Ariansyah kepada ratusan peserta yang hadir di Ruang Auditorium FH ULM.
Komisioner Divisi SDM dan Parmas KPU Kalsel Edy Ariansyah menyebut pemilu kedepan bisa saja bukan hanya memilih Pileg ataupun Pilpres. Tetapi hal yang dimungkinkannya, kepala daerah turut diserentakkan. Sehingga visi pembangunannya bisa di mulai sejak pemilu.
Selain itu, Edy membeberkan, bahwa KPU beberapa kali melakukan sosialisasi di media massa dan mengundang peserta pemilu dalam aturan pemilu dalam berkampanye. Menurutnya, kesadaran politik masih sedikit dengan beberapa pelanggaran yang dilakukan.
BACA JUGA: Toleransi Pemilih Kalsel Masih Tinggi dengan Politik Uang
Namun, kesadaran politik oleh partai saat ini dinilainya masih tipis dalam memberikan edukasi kepada calonnya. Seperti hanya mengandalkan KPU untuk menyadarkan. Sementara yang diinginkan warga adalah gagasan ketika dipilih dan layak untuk dipilih. “Sebab, Pemilu tidak ada apa-apanya tanpa pemilih. Akan tetapi tidak semua pemilih yang memilih berdasarkan kecerdasan,” jelasnya.
Sementara, Dosen FH ULM Lies Ariani dalam materi persoalan hak asasi mahasiswa menyebut Pemilu sebagai tolak ukur utama keterbukaan dan bebas pendapat sebagai warga negara. Sehingga rakyat turut serta berpartisipasi dalam politik sebagai masyarakat berdaulat.
Menurutnya, masyarakat sipil ataupun mahasiswa memiliki kekuasaan hingga bisa menyerahkan kepada salah satu pemimpin negara. Bagi dia, siapapun orang yang dikehendaki untuk duduk sebagai pemimpin. Tentunya jangan menganggap ini sebagai persoalan sarana untuk merebutkan kekuasaan. “Kedaulatan itu ada ditangan kita. Sehingga kita berhak memilih yang dianggap pantas. Ini tidak bisa diwakilkan karena kita yang bersama untuk menuju TPS,” ucapnya.
BACA LAGI: Incar Partisipasi Pemilih Disabilitas, Kesbangpol-KPU Kalsel Gelar Sosialisasi Pemilu
Lies mengimbau jangan sampai membuang banyak anggaran menjadi sia-sia dalam pesta demokrasi dengan tidak mencoblos. Masyarakat tentunya memiliki kewajiban untuk memilih dan dipilih secara demokratis dalam rangka pemenuhan demokrasi. Maka dari itu, KPU dan Bawaslu mesti mampu mengadopsi nilai-nilai Pancasila untuk sama sama mensukseskan pemilu yang berdemokrasi.
Sementara, salah satu mahasiswa FH menyebut, jika berbicara tentang pemuda dan mahasiswa. Tentunya teringat dengan kata Soekarno yang tak asing ditelinga mahasiswa. “Beri aku 1.000 orang tua, niscaya akan kucabut semeru dari akarnya… Beri aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia,” ucapnya.
Menurutnya, berdirinya bangsa indonesia ini karena dukungan dari pemuda dan mahasiswa pada 1998 yang berinisiatif berkumpul untuk bergerak melakukan sumpah pemuda demi memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Pergerakan pun berlanjut bukan hanya itu saja, mereka kembali mengeluarkan taringnya pada 12 Mei 1998 untuk berkumpul ke Gedung DPR RI demi melengserkan orde baru pada masa Presiden Soeharto. “Tentunya, dari kesimpulan sejarah pemuda dan mahasiswa memiliki peran penting. Termasuk memilih pemimpin dengan cara mencoblos ke TPS,” imbuhnya.(jejakrekam)