Foto : Dokumentasi
TEPAT 12 Februari 2016 silam, Gubernur Kalsel Sahbirin Noor dan Wagub Rudy Resnawan dilantik Presiden Joko Widodo di Istana Negara Jakarta sebagai duet pemimpin Banua. Tiga tahun kepemimpinan Paman Birin dikupas dari diskusi yang dihelat Pusat Kajian Politik dan Kebijakan Publik Banjarmasin, Rabu (13/2/2019).
STAF khusus Gubernur Kalsel, Dr Taufik Arbain berpendapat justru selama tiga tahun kepemimpinan Paman Birin dan Rudy Resnawan, banyak kemajuan telah diraih Banua.
Bagi Taufik, justru di era kekuasaan Paman Birin telah terbangun komunikasi erat dengan masyarakat terutama berbagai kalangan dalam mendorong partisipasi publik dalam pengambilan keputusan.
“Jargon bergerak yang digaungkan Paman Birin-Rudy Resnawan justru melecut semangat para aparatur sipil negara (ASN). Selama ini, Paman Birin telah melanjutkan pembangunan dari para pendahulunya, seperti kebijakan BRT Banjarbakula, pendidikan dan peningkatan indeks pembangunan manusia (IPM),” ujar dosen FISIP Universitas Lambung Mangkurat (ULM).
Sebagai bukti, Taufik Arbain merujuk adanya 53 penghargaan dari berbagai lembaga yang diraih Pemprov Kalsel di era Paman Birin. Ia mengatakan selama ini kebijakan Paman Birin juga ingin melepaskan Kalsel dari ketergantungan penggerak ekonomi dari sektor tambang batubara ke sektor industri kreatif seperti pariwisata dan optimalisasi bidang pertanian.
BACA : Tiga Tahun Memimpin, Bongkar Pasang Pejabat ala Paman Birin
Lantas mengapa di era Paman Birin sering terjadi bongkar pasang pejabat di lingkungan Pemprov Kalsel? Taufik berdalih mutasi pegawai atau pejabat di era pemerintahan Paman Birin-Rudy Resnawan bukan bentuk relasi kurang harmonis antara kepala daerah dengan satuan kerja perangkat daerah (SKPD).
“Justru Paman Birin condong menempatkan orang terbaik di posisi tertentu. Mutasi diperlukan Pemprov Kalsel agar bisa mewujudkan visi-misi Paman Birin,” kata Taufik Arbain.
Dalam koridor ekonomi, guru besar Universitas Lambung Mangkurat (ULM), Prof Dr Ahmad Alim Bachri justru berpendapat selama tiga tahun pemerintahan Paman Birin-Rudy Resnawan telah banyak tercapai.
Dia menyebut indek pembangunan ekonomi Kalsel justru lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional, tergambar dari angka kemiskinan, angka pengangguran terbuka, gini ratio yang lebih rendah dibandingkan rata-rata nasional.
BACA JUGA : Menginjak Usia ke-68, Paman Birin Unjuk 40 Penghargaan yang Diraih Pemprov Kalsel
“Bahkan, inflasi masih terkendali dengan baik di Kalsel.Di satu sisi, memang terjadi pelambanan pertumbuhan ekonomi Kalsel karena masih tertumpu pada sektor perdagangan. Bagaimana pun, harga komoditas tambang sangat fluktuatif,” paparnya.
Ia menyarankan ke depan, Kalsel harus membangun industri pengolahan tidak lagi bergantung pada industri ekstraktif, agar bisa menyerap tenaga kerja yang lebih besar lagi.
Data yang disuguhkan Alim Bachri pun disorot Muhammad Uhaib As’ad. Pengamat kebijakan publik FISIP Uniska MAB ini mengatakan data dari Bappenas tidak bisa mencerminkan kondisi yang ada di lapangan.
Menurut Uhaib, data kuantitaf dan kualitatif itu justru tak segaris lurus dengan fakta di lapangan, ketika sektor kerja masih tergantung tambang dan perkebunan sawit di Kalsel.
“Tak ada alternatif lapangan kerja yang ada di Kalsel. Sepatutnya, dua tahun tersisa pemerintahan Paman Birin ini fokus untuk pengembangan sumber daya manusia (SDM). Dukung perguruan tinggi untuk mengembangkan riset dan beasiswa, karena investasi pembangunan SDM itu berskala jangka panjang,” kata Ketua Pusat Kajian Politik dan Kebijakan Publik Banjarmasin ini.
BACA LAGI : Patahkan Rumor Retak, Paman Birin Peluk Rudy Resnawan
Malah, Uhaib menyebut saat ini justru sektor pertanian Kalsel masih jalan di tempat, tidak berinovasi untuk mengembalikan gelar lumbung padi nasional.
“Ini mengapa saya khawatir ribuan hektare lahan di Jejangkit, Batola itu akan mengulang kasus serupa saat program sejuta hektare era Soeharto. Nasib para petani justru tak terangkat, malah bisa dikatakan gagal total,” imbuhnya.(jejakrekam)