Foto : Asyikin
KAPOLDA Kalsel Irjen Pol Yazid Fanani didampingi sejumlah pejabat utama Polda Kalsel, Ketua Bhayangkari Kalsel Rinny Yazid Fanani beserta pengurus Bhayangkari Kalsel kunjungan kerja (kunker) ke Hulu Sungai Utara, Selasa (9/10/2018).
DALAM kunjungan itu, Kapolda Kalsel bertemu Bupati HSU H Abdul Wahid HK, Wakil Bupati HSU H Husairi Abdi, Ketua DPRD HSU Sahrujani, Kapolres HSU AKBP Agus Sudaryatno, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) HSU, alim ulama, tokoh masyarakat dan jajaran pejabat di lingkungan Pemkab HSU.
Kapolda Kalsel Irjen Pol Yazid Fanani menerangkan beberapa hal, potensi ancaman atau ambang gangguan yang terbagi dalam beberapa aspek, yakni ideologi, politik, ekonomi, sosial dan budaya, serta keamanan.
“Seluruh elemen berperan penting dalam menjaga keamanan dalam Pemilu 2019. Hal tersebut tidak hanya menjadi peran TNI dan Polri, namun perlu juga sinergitas komponen terkait, seperti penyelengara Pemilu, caleg, parpol, pendukung, pemerintah daerah, aparat keamanan, media, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, pengawas Pemilu Independen, LSM, serta masyarakat lainnya,” tuturnya.
Saat ini, lanjutnya, beberapa terobosan sudah dilakukan Polda Kalsel, yakni untuk penguatan internal, seperti deteksi dan cegah dini terjadinya konflik atau sengketa lahan, terutama di areal pemukiman, perkebunan, pertambangan dan pariwisata, peningkatan pelayanan masyarakat : SSB, SKCK dan E-Penyidikan berbasis online.
“Kapolres untuk melakukan berbagai terobosan inovatif guna memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Polres sebagai kondisi yang operasionalisasinya bersentuhan langsung dengan masyarakat, sehingga upaya binaan maupun penggelaran kegiatan atau operasi kepolisian berada pada tingkat Polres. Jangan ragu lakukan upaya dan tindakan kepolisian,” katanya.
Ia juga meminta jajaran Polres melaporkan setiap perkembangan situasi kamtibmas yang menonjol kepada Kapolda atau Wakapolda sebagai masukan guna pengambilan keputusan cepat.
“Tempatkan unit patroli di rawan kejahatan, rawan macet, rawan pelanggaran lalin, dan lain-lain, sehingga masyarakat rasakan keberadaan personel Polres. Harus turun ke lapangan, hari libur sekalipun,” katanya.
Ia juga meminta setiap Polres harus memiliki Media Management Center (M2C) untuk media intelijen dan mengelola trending topik.
Terhadap pelayanan masyarakat, ia mengatakan, masyarakat harus mudah mengakses laporan kepada Polda, Polres, atau Polsek. “Dengan mengharapkan kerjasama antara Irwasda, Kabid Propam, Kabid TI, terutama Kabid Humas dengan tugas catat dan segera tindaklanjuti jika ada complain atau pengaduan masyarakat,” pungkasnya.(jejakrekam)