MIRIS. Begitulah potret anggaran pendidikan di Banua selama kurun waktu dua tahun terakhir. Betapa tidak, medio 2014-2015, kucuran kran APBD untuk sektor pendidikan sempat menyentuh angka Rp 600 miliar. Saat ini, jumlahnya hanya Rp Rp 400 hingga Rp 350 miliar.
“MENGACU terhadap RPJMD Kalsel, mencerdaskan merupakan prioritas utama. Oleh karena itu, seyogyanya anggaran pendidikan di tingkatkan, bukan sebaliknya dalam 2 tahun ini anggaran pendidikan mengalami penurunan,” tegas anggota DPRD Kalsel, HM Lutfi Syaifuddin.
Padahal, sebut dia, kewenangan SMA dan SMK kini menjadi tanggungjawab Pemprov Kalsel. Seharusnya, sebut Lutfi, anggaran pendidikan terus bertambah, bukan malah sebaliknya.
Atas realita tersebut, politisi Partai Gerindra Kalsel ini menyakini turunnya anggaran pendidikan berdampak terhadap pembangunan infrastruktur di sekolah. “Padahal banyak ruang kelas tidak layak bagi siswa, bahkan sebagian membahayakan karena ada bagian rangka atau plapon yang lapuk,” sebutnya.
Selain itu, papar dia indek pembangnan manusia (IPM) berindikator pendidikan dan kesehatan. “Kami mengkhawatirkan dampak penurunan anggaran pendidikan ini berimbas terhadap IPM Kalsel,”tandasnya.(jejakrekam)
