Foto : Istimewa
PETUGAS KPUD Kalimantan Selatan terus melakukan verifikasi atau penelitian administrasi atas berkas syarat dukungan yang diserahkan 24 bakal calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI untuk bisa mendaftarkan diri sebagai calon senator daerah pemilihan Kalsel di Pemilu 2019 mendatang.
BERDASAR update data KPUD Kalsel pada Senin (30/4/2018), hingga pukul 16.30 Wita, dari 24 berkas syarat dukungan yang diserahkan dan telah mendapat tanda terima, kemudian diteliti ulang dalam verifikasi administrasi. Hasil sementaranya adalah:
Gusti Farid Hasan Aman dengan syarat dukungan diserahkan 2.192 tersebar di 13 kabupaten/kota, dicap memenuhi syarat hanya 2.178. Sisanya, 2 KTP tidak jelas dan 12 data tidak sesuai KTP atau 14 copy dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS).
Dari 3.333 berkas dukungan tersebar 9 kabupaten/kota yang diserahkan Habib Hamid Abdullah, yang dinyatakan MS hanya 3.274 dan TMS 2 atau data tak sesuai KTP sebanyak 59 lembar. Kemudian, Habib Abdurrahman Bahasyim dari 2.222 dukungan (12 kabupaten/kota), MS hanya 2.218 lembar dan TMS 4 lembar. H Samsani bermodal 2.483 dukungan (11 kabupaten/kota), MS dikoreksi hanya 2.202 dan TMS 11 plus 8 atau 19 lembar.
Giliran M Aunul Hadi Idham Chalid, berkas sokongan sebanyak 2.221 salinan (8 daerah), diteliti hanya 2.202 MS dan sisanya 19 TMS. Lalu, Antung Fatmawati dari 2.373 dukungan, dinyatakan MS 2.315 dan TMS 30 copy. Begitupula, Habib Hamzah Assegaf dengan 2.560 dukungan, diverifikasi ternyata hanya 745 MS, dan sisanya 1.815 TMS karena data tidak sesuai KTP.
Untuk berkas mantan Bupati Batola Hasanuddin Murad, dari 4.273 yang diserahkan di 12 kabupaten/kota minus Tabalong, begitu dicek ulang hanya 4.212 MS dan sisanya 61 TMS. Bergerak ke dukungan Soegeng Soesanto dari 2.652, yang MS hanya 2.629 berkas dan TMS 23 copy.
Adhariani dari 2.366 berkas syarat dukungan, diperiksa ulang petugas KPUD Kalsel hanya 2.241 MS dan 24 tidak sesuai data KTP dan 101 lembar tidak dilengkapi tandatangan atau jempol. Lalu, Habib Ahmad Baharun dari 2.511 berkas diserahkan, MS dinyatakan hanya 2.457, dan sisnya 54 lembar dicap TMS.
Berlanjut ke Abdussani dengan 2.023 dukungan, KPUD Kalsel menyatakan hanya 1.740 lembar yang MS dan sisanya 283 TMS. Begitupula, dokumen HM Sofwat Hadi mencapai 5.108 lembar, hanya 5.074 MS dan 34 MS. Sedangkan, Hesly Junianto dari 2.116 berkas, dicek ulang terdapat 1.915 yang MS, dan sisanya 353 TMS. Kemudian, Habib Ahmad Bahasyim dari 2.057 berkas, diperiksa kembali oleh KPUD Kalsel, hanya 1.915 MS dan sisanya 142 MS.
Berkas modal dukungan Sayid Zakaria Bahasyim turut diteliti ulang, dari 2.551 yang diserahkan ke KPUD Kalsel, hanya 1.963 MS dan 588 dinyatakan TMS. Terakhir, Samsul Daulah yang mengirim 2.237 berkas dukungan, dicek satu per satu tersisa 1.090 MS, dan 1.146 TMS akibat data tidak sesuai KTP dan satu KTP tanpa tekenan dan jempol pendukung.
Itu baru 17 bakal calon yang telah menjalani verifikasi administrasi. Rencananya, 7 berkas dukungan bakal calon DPD RI yakni Favi Aditya Ikhsan, FX Rudy, Habib Faturrachman Bahasyim, Suryadi Shidiq, Muh Ihsanuddin dan Syaifullah Tamliha akan segera diteliti kembali.
“Bagi bakal calon DPD RI yang belum memenuhi syarat minimal 2.000 tetap diberi kesempatan untuk melakukan perbaikan di masa perbaikan. Selanjutnya, dari hasil sementara verifikasi administrasi ini akan dilanjutkan dengan verifikasi faktual,” kata anggota KPUD Kalsel, Nur Kholis Majida kepada jejakrekam.com, Selasa (1/5/2018).
Ia memastikan proses verifikasi akan dilanjutkan di tingkat lapangan, terutama kecamatan, desa dan kelurahan yang menjadi basis dukungan para bakal kandidat senator. “Walau masa tugas KPUD Kalsel berakhir pada 23 Mei 2018 nanti, kelanjutan tugas ini akan diteruskan para komisioner yang baru. Kami juga menunggu PKPU yang akan mengatur mekanisme pendaftaran calon DPD RI serta pencabutan nomor urut peserta Pemilu 2019. Untuk sementara yang beredar memang berdasar abjad,” imbuh mantan anggota KPUD Banjar ini.(jejakrekam)