PT (PERSERO) Pertamina selaku operator sekaligus distributor LPG, termasuk ukuran 3 kilogram atau gas melon, memastikan suplai bahan bakar gas itu mencukupi permintaan pasar di Kalimantan Selatan. Namun, Pertamina tak menepis proses distribusi dari agen ke pangkalan hingga ke tangan konsumen masih terbilang lancar.
SALES Executive LPG Wilayah Kalimantan Selatan, Aditya Agung Adrawina mengatakan untuk suplai gas tercatat pada 31 Desember 2017, mencapai 84 ribu metric ton (MT), atau rata-rata ada sekitar 2,5 juta tabung gas melon per bulan yang disebar di seluruh wilayah Kalsel.
“Dari data ini saja, sudah memenuhi kebutuhan masyarakat Kalsel. Kami hanya bisa mengawasi penyaluran LPG ukuran 3 kilogram ini dari agen ke pangkalan. Nah, dari pangkalan ke tangan konsumen, tentu kami tak bisa mengawasi. Sebab, tidak ada larangan bagi yang memakai gas melon. Kalau pun ada, hanya sekadar imbauan, bukan larangan,” tutur Aditya Agung Adrawina kepada wartawan, seusai mengikuti rapat dengar pendapat dengan Komisi II DPRD Kalsel, Kamis (4/1/2018).
Dalam rapat dengar pendapat komisi yang membidangi ekonomi ini, perwakilan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kalsel, Polda Kalsel, serta Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kalsel turut hadir. Para mahasiswa pun sempat mempertanyakan masalah kelangkaan gas melon yang diduga akibat ada mafia gas yang bermain. Namun, hal itu dibantah Pertamina.
Aditya pun menegaskan perlu adanya regulasi agar penyaluran gas melon ini tepat sasaran. Dia membandingkan bagi rumah tangga, paling sedikit hanya 2-3 tabung dalam sebulan. “Sedangkan, rumah makan bisa menggunakan 5-10 tabung per hari. Ini tentu juga berdampak pada penyaluran. Nah, kuota LPG 3 kilogram ini tidak masuk dalam perhitungan,” katanya.
Makanya, Aditya menyambut hangat jika nantinya akan dibuat regulasi dalam pengaturan distribusi gas untuk masyarakat miskin di Kalsel. Setidaknya, Pertamina menyarankan agar Disperindag dan DPRD Kalsel bisa menyampaikan aspirasi ke pemerintah pusat untuk penambahan kuota gas melon di daerah.
“Apalagi, dalam waktu dekat ini, Disperindag Kalsel akan membentuk tim monitoring penyaluran LPG 3 kilogram. Ini merupakan kesempatan bagi Kalsel dalam menyikapi kelangkaan yang terjadi di lapangan,” tutur Aditya.
Ia mengakui sesuai peraturan gubernur, harga eceran tertinggi (HET) hanya Rp 14.750, sedangkan boleh dijual pangkalan ke masyarakat sebesar Rp 17.500. “Nah, dilihat dari pasokan yang sudah didistribusikan Pertamina per 31 Desember 2017 sudah mencapai 84 ribu MT. Itu sangat banyak, dan kalau dihitung dalam sebulan ada 2,5 juta tabung yang didistribusikan. Kami rasa sangat cukup untuk suplai masyarakat miskin,” tandasnya.(jejakrekam)
Penulis : Ipik Gandamana
Editor : Didi G Sanusi
Foto : Sirajuddin