TARGET penyerapan anggaran serta proyek infrastruktur yang ada di Provinsi Kalimantan Selatan ditarget akan tercapai sesuai target. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Kalsel, Achmad Sofiani memastikan saat ini progress proyek yang digarap dinasnya sudah mencapai 80 persen.
“INSYA Allah, pada akhir Desember 2017 nanti sudah mencapai 95 persen. Semua proyek tahun ini, baik bidang bina marga, cipta karya, dan sumber daya air dalam tahap finishing. Jadi, hingga akhir tahun ini, akan terealisasi seluruhnya,” ucap Achmad Sofiani, saat menghadiri Hari Bakti PU ke-72, di halaman Gubernur Kalsel, Jalan Jenderal Sudirman, Banjarmasin, Senin (4/12/2017).
Untuk itu, Sofiani mengingatkan agar para kontraktor yang menggarap proyek bersumber dari APBD Kalsel bisa memenuhi kontrak, sehingga tidak memperlambat pekerjaannya. “Jika tidak memenuhi target sesuai kesepakatan, maka kontraktor akan di-blacklist, tentu kita tak mengharapkan itu,” ucap mantan Kepala Dinas PU Tanah Bumbu ini.
Sofiani menerangkan untuk besaran anggaran pada 2017 di Dinas PUPR Kalsel sebesar Rp 200 miliar, yang dibagi dalam beberapa bidang pembangunan fisik. “Untuk tahun 2018, sesuai pagu anggaran terjadi peningkatan anggaran mencapai Rp 400 miliar,” bebernya.
Sofiani juga menyebut rencana pembangunan jalan tol dari Desa Bangkal, Kabupaten Banjar menuju Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu sudah masuk tahapan perencanaan dengan penyusunan detail engineering design (DED). “Insya Allah, pada 2018, proyek fisik pembuatan jalan sepanjang 160 kilometer bisa digarap,” tuturnya.
Untuk pola pembangunan jalan bebas hambatan itu, Sofiani mengakui pola kerjasama dengan investor akan ditempuh, agar bisa meringankan biaya serta mengajak para penanam modal turut berkontribusi dalam pembangunan Kalimantan Selatan.
Sementara itu, Sekdaprov Kalimantan Selatan H Abdul Haris Makkie sesuai menjadi inspektur upacara peringatan Hari Bakti PU ke-72, mengingatkan agar tema PUR untuk membangun daya saing bangsa bisa tercapai. “Jadi, pembangunan tak hanya terfokus di kota, tapi harus menyentuh pelosok desa, sehingga terjadi pemerataan pembangunan,” ucap Haris Makkie.
Mantan Kepala Biro Humas Setdaprov Kalsel ini mengatakan jajaran Dinas PUPR Kalsel juga harus mempercepat pembangunan daerah secara tepat.
“Apalagi, infrastruktur Kalsel masih tertinggal dengan daerah lain, khususnya jalan dan fasilitas lainnya. Terpenting adalah membangun daerah juga memperhitungkan kemampuan keuangan daerah. Sebab, porsi anggaran bukan hanya milik PUPR, tapi banyak sektor lainnya juga menjadi prioritas. Namun, lewat tambahan anggaran dari APBN, Dinas PUPR Kalsel bisa mempercepat pembangunan infrastruktur Kalsel,” tandasnya.(jejakrekam)
Penulis : Asyikin
Editor : Didi G Sanusi
Foto : Iman Satria