Cecar Kasus Korupsi, Kejati Kalsel Didemo LSM

0

PENGUSUTAN kasus dugaan korupsi yang lamban ditangani Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kalimantan Selatan, benar-benar memancing reaksi dari kalangan aktivis lembaga swadaya masyarakat (LSM) Forpeban. Mereka menggelar aksi unjuk rasa mempertanyakan kepastian penuntasan beberapa kasus dugaan korupsi yang ditangani Kejati Kalsel.

HINGGA kini di mata para pegiat LSM ini, seperti kasus dugaan perjalanan dinas fikti anggota DPRD Kalsel, kasus pengadaan di RSUD Ulin Banjarmasin, dugaan penggunaan anggaran di luar rencana kerja anggaran di Pemkab Balangan, serta dugaan pungutan liar atau penyalahgunaan wewenang anggota DPRD Balangan, hingga proyek taman kota  tahun 2015 senilai Rp 7 miliar plus pelaksanaan proyek pembangunan/ pengembangan jalan produksi Dinas Perikanan dan Kelautan kabupaten Banjar tahun 2015 senilai Rp 1.826.50036 .

Para pendemo juga mempertanyakan kelanjutan pengusutan  dugaan korupsi dalam pelaksanaan proyek pengadaan sarana kedelai Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Banjar tahun anggaran 2016 senilai Rp 2 miliar, hingga pembangunan gedung RSUD H Boejasin Kabupaten Tanah Laut tahun anggaran 2016/2017  yang diduga bermasalah.

“Kami minta kasus-kasus itu segera diusut tuntas,” ucap Koordinator LSM Forpeban Kalsel, Din Jaya dalam orasinya di halaman kantor Kejati Kalsel, Kamis (19/10/2017).

Din Jaya juga mengatakan mendukung upaya aparat penegak hukum dalam memberantas peredaran narkotika dan penyalahgunaan obat-obatan terlarang di Kalimantan Selatan. Bahkan, Din Jaya kembali membeber soal dugaan gratifikasi yang diterima Direktur RSUD Ulin Banjarmasin, Hj Suciati yang bertolak ke Thailand yang dibiayai rekanannya pemasok peralatan medis, PT Brown Medical Indonesia.

Menjawab tuntutan aktivis LSM ini, Hendri yang mewakili Kejati Kalsel mengungkapkan pihaknya sudah menindaklanjuti segala laporan berkaitan dengan kasus dugaan korupsi atau penyalahgunaan wewenang tersebut.

“Beberapa kasus yang ditangani sudah dikuatkan dengan hasil audit dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Kalsel, termasuk meminta keterangan para saksi ahli. Sabar saja, kasus ini tengah ditangani,” ucap Hendri.(jejakrekam)

Penulis : Sirajuddin

Editor   : Afdi Achmad

Foto      : Sirajuddin

 

Tinggalkan Komentar

Alamat email anda tidak akan disiarkan.