KASUS Rumah Makan Lontong Orari yang terkenal dengan menu lontong sayur dan masak habang khas Banjar, sepatutnya menjadi pelajaran bagi para pelaku usaha kuliner yang ada di Banjarmasin. Maklum saja, Lontong Orari merupakan salah satu destinasi wisata kuliner yang ditawarkan kepada pelancong saat berkunjung ke ibukota Provinsi Kalimantan Selatan.
PENGAMAT sosial politik FISIP Universitas Lambung Mangkurat (ULM), Taufik Arbain mengatakan sebaiknya Pemkot Banjarmasin itu bisa bersikap tegas jika ditemukan ada pengelola rumah makan memainkan harga kepada para pembeli, terlebih lagi jika rumah makan, restoran atau depot itu menjadi rekomendasi wisata kuliner.
“Kalau Pemkot Yogyakarta menemukan ada pedagang Malioboro yang memaikan harga, maka pemkot langsung memberi sanksi dengan menutup sementara waktu. Kebijakan ini bisa memberi efek jera kepada yang lain, termasuk rumah yang memanipulasi jumlah pesanan,” tutur Taufik Arbain kepada jejakrekam.com, Kamis (5/10/2017).
Datuk Cendikia Hikmadiraja Kesultanan Banjar ini menegaskan kasus semacam Lontong Orari atau lainnya, akan menggangu kebijakan wisata yang tengah gencar-gencarnya dijual Pemkot Banjarmasin. “Terlebih lagi, warung makan itu masuk dalam kalender wisata. Makanya, saya kira Pemkot Banjarmasin harus tegas,” tutur Taufik.
Magister kependudukan Universitas Gadjah Mada (UGM) mengatakan laporan dari warga yang mengeluhkan adanya permainan harga, bahkan dugaan pelambungan harga harus dimaknai sebagai kelompok partisipan kebijakan publik dalam membantu Pemkot Banjarmasin untuk pengembangan wisata kuliner di kota ini.(jejakrekam)
Penulis : Ahmad Husaini
Editor : Didi G Sanusi
Foto : Wira Nurmasyah