SUDAH lama SDN Mantuyan 1 dan SDN Gunung Riut 1 telah berdiri. Namun, ternyata ahli waris pemilik lahan fasilitas pendidikan itu merasa keberatan dengan ketidakjelasan nasib atau status tanah itu, sebab hingga kini belum diganti rugi oleh Pemkab Balangan.
PARA ahli waris ini lantas menuntut hak dengan dialog bersama Komisi I DPRD Balangan, Selasa (11/7/2017) di Paringin. Kepala Dinas Pendidikan Balangan, Sulaiman Kurdi pun dihadirkan Ketua Komisi I DPRD, Ruadiansyah untuk mendengar tuntutan warga atas lahan dua sekolah dasar itu.
“Sudah puluhan tahun, lahan milik kami ini digunakan untuk dibangun sekolah. Lahan itu milik ayah saya yang dipinjamkan dengan janji dahulu mau dibeli saat dibangun sekolah. Saat itu, ayah saya menjadi kepala sekolah, tak hingga tak ada kejelasan. Soal harga tak masalah, terpenting pemerintah daerah memberi penghargaan yang pantas atas tanah itu,” ucap Johansyah Atak, ahli waris lahan SDN Gunung Riut 1, saat hearing dengan Komisi I DPRD Balangan dan Kadisdik Balangan, Sulaiman Kurdi.
Senada itu, ahli waris lahan SDN Mantuyan 1, Rony pun mengaku permasalahan itu tak pernah direspon bagus pemerintah. Rony yang datang bersama ibunya membawa berkas surat tanah itu dengan lengkap. “Memang dulu, lahan itu dipinjamkan saat sekolah masih sederhana. Namun, begitu dibangun permanen, kami tak pernah diberitahu, padahal lahan itu milik kami,” cetusnya.
Rony mengancam jika status lahan makin tak jelas solusinya, maka penutupan sekolah menjadi pilihan terakhir. “Kalau kemarin saya menahan rumah dinas guru. Jadi, tidak menutup kemungkinan operasional sekolah akan saya hentikan, kalau tak ada titik terang. Saya hanya ingin keadilan dan hak saya atas tanah tersebut, yang penting ada itikat baik pemerintah,” bebernya.
Menjawab hal itu, Kepala Dinas Pendidikan Balangan Sulaiman Kurdi mengatakan akan segera mempelajari surat menyurat terkait status lahan dua SDN yang dipermasalahkan itu. “Untuk SDN Gunung Riut 1 memang telah dinonaktifkan kegiatan belajar mengajar karena muridnya tak ada lagi. Kami juga berencana akan menghapus aset sekolah tersebut karena sudah tidak layak lagi. Makanya, aset yang ada akan kita pindahkan ke tempat lain yang lebih membutuhkan,” tutur Sulaiman.Mengenai dana penggantian lahan yang disengketakan, Sulaiman menegaskan tetap butuh waktu karena menyangkut anggaran dalam APBD.
Sedangkan, Ketua Komisi I DPRD Balangan Rusdiansyah, bernjanji akan menindak lanjuti masalah ini dengan langsung turun ke lapangan. “Untuk langkah penyelesaian masalah ini, kami akan turun bersama Dinas Pendidikan Balangan ke lapangan,” tandasnya.(jejakrekam)
Penulis : Sugianoor
Editor : Didi GS
Foto : Sugianoor