DEMO massa lintas lembaga swadaya masyarakat (LSM) tak hanya menuntut pencabutan status jalan nasional di lingkar Walangsi-Kapar di Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST), para aktivis Lembaga Pengawas dan Pemantau Pelapor Korupsi (LP3K) juga mendesak pengusutan beberapa kasus dugaan korupsi yang tengah diusut Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kalsel dan Polda Kalsel, Selasa (11/7/2017).
SALAH satu koordinator aksi massa LP3K, Iwansyah mendesak agar aparat penegak hukum segera turun tangan untuk mengusut adanya dugaan penyahgunaan wewenang dalam rekrutmen aparat desa dan Satpol PP yang diduga pelaksanaannya mendahului APBN dan APBD Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun Anggaran 2017.
“Kami juga mempertanyakan kasus dugaan tindak pidana korupsi (tipikor) Pemkab Balangan. Lalu, dugaan tindak pidana pencurian uang (TPPU), dugaan penyimpangan dana yang dilakukan oknum KPUD Banjar, dugaan mark up PD Pasar Bauntung Batuah dan PD PBKM Batola, serta hasil pengumpulan bahan dan keterangan pembangunan Jembatan Basirih,” ucap Iwansyah.
Sedangkan, Kasi Penerangan Umum dan Humas Kejati Kalsel Makhfujat memastikan beberapa kasus itu tengah dalam proses penyelidikan sembari mengumpulkan alat bukti dan keterangan untuk dinaikkan ke status penyidikan. “Jika sudah terkumpul dan cukup alat buktinya, tak menutup kemungkinan kasus itu bisa naik ke tahap penyidikan,” kata Makhfujat.(jejakrekam)
Penulis : Afdi NR
Editor : Didi GS
Foto : Iman Satria