WACANA kocok ulang kepengurusan Partai Golkar usai H Sahbirin Noor memegang kendali berhembus kencang. Terlebih lagi, kepengurusan DPD Partai Golkar tingkat kabupaten dan kota rata-rata terpilih di era Pelaksana Tugas (Plt) Ketua DPD Golkar Kalsel, Gusti Iskandar Sukma Alamsyah. Apakah wacana penyegaran kepengurusan di tubuh parpol beringin ini benar adanya?
KETUA Harian DPD Partai Golkar Banjarmasin, H Achmad Rudiani mengatakan wacana yang berhembus kencang soal adanya musyawarah daerah (musda) ulang hanya rumor belaka. “Sampai sekarang, kami justru tak mendapat informasi. Malah, belum ada surat resmi baik dari DPP Partai Golkar atau DPD Partai Golkar Kalsel soal adanya wacana musda ulang,” ujar Rudiani kepada jejakrekam.com, Sabtu (1/4/2017).
Ia mengungkapkan saat ini kepengurusan DPD Partai Golkar Kalsel tetap dipegang Hj Ananda yang telah dilantik usai terpilih dalam Musyawarah Daerah (Musda) IX pada Senin (17/10/2016) lalu di Hotel Aria Barito. “Kalau ada perombakan kepengurusan lewat jalur musda tentu ada surat resmi. Sekarang, kami tetap sah karena sudah mengantongi surat keputusan (SK), walau musda itu digelar di era Plt Ketua DPD Partai Golkar Kalsel Gusti Iskandar Sukma Alamsyah,” tutur Ketua Fraksi Golkar DPRD Banjarmasin.
Wakil Ketua Komisi II DPRD Banjarmasin ini mengaku malah terkejut dengan pemberitaan yang ada di media massa. “Saya juga baru tahu dari media massa. Jadi, kami menganggap itu masih rumor,” ucap Rudiani.
Hal senada juga diakui Sekretaris DPD Partai Golkar Kalsel, Murhan Effendi mengenai wacana musda ulang hanya sebatas pembicaraan di tataran elit partai beringin. Ia mengatakan justru dalam waktu dekat ini akan digelar Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Partai Golkar yang akan mengevaluasi seluruh program DPD Partai Golkar tingkat II. “Saat ini, masih belum agendakan waktu dan tempatnya. Yang pasti, untuk musda ulang belum bisa dipastikan,” ujar Ketua Fraksi Golkar DPRD Kalsel ini.
Meski begitu, Murhan yang juga mantan Wakil Bupati Tabalong ini mengatakan jika nantinya dari hasil evaluasi itu ternyata kepengurusan yang ada tak memuaskan kinerjanya, bisa saja digelar musda kembali. “Ada aturan yang mengatur masalah ini dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Golkar,” katanya.(jejakrekam)
Penulis : Didi G Sanusi/Amran Nuddin
Editor : Didi G Sanusi
Foto : Didi G Sanusi