Digelontor Rp 274 Miliar, Anggaran Dinas PU Banjarmasin Baru Terserap 38 Persen

DARI total anggaran yang dikucurkan dalam APBD Banjarmasin tahun 2019 mencapai Rp 274 miliar, serapan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Banjarmasin memasuki triwulan IV terbilang rendah. Baru mencapai 38 persen dari total anggaran yang ada.

KEPALA Dinas PUPR Kota Banjarmasin, Arifin Noor merasa tidak khawatir karena rencana program yang telah direncanakan masih on the progress, sehingga serapan anggaran tahun ini sesuai dengan target.

“Di akhir-akhir semua (kontraktor) mengambil anggaran,secara fisik maupun keuangan sudah sesuai skedul, namun rata-rata masih menunggu sampai proyek tuntas 100 persen baru pencairan, ” ucap Arifin Noor kepada awak media seusai rapat dengan komisi III DPRD Kota Banjarmasin, Senin (7/10/2019).

Ia optimistis menjelang akhir tahun anggaran bakal terserap dengan maksimal, sebab proyek-proyek yang dicanangkan sudah tahap pembangunan. “Kita sudah on the track semua, baik itu jalan, trotoar, rumah sakit, jembatan, drainase dan pemeliharan, semua sudah on the track,” ucap mantan
Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalsel.

Arifin meminta pemerintah pusat memberikan anggaran pembangunan lebih besar lagi ke Pemkot Banjarmasin karena ada banyak skala prioritas proyek yang dibutuhkan masyarakat, membutuhkan anggaran jumbo.

Anggota Komisi III DPRD Kota Banjarmasin Sukhrowardi merasa yakin anggaran bakal terserap secara tuntas karena proyek-proyek pembangunan di lingkungan Dinas PU Kota Banjarmasin sudah dikerjakan.

“Ambil contoh pembangunan trotoar di Jalan Achmad Yani yang sudah mulai dibangun, Desember ini ditargetkan sudah rampung, sehingga kontraktor bisa mencairkan anggaran, ” kata Ketua Fraksi Golkar DPRD Banjarmasin ini.

Setali tiga uang, Ketua Komisi III DPRD Kota Banjarmasin Muhammad Isnaini meminta Pemkot Banjarmasin memiliki desain besar dalam penanganan problema tata kota.

“Jadi ada semacam inventarisir dan sinkonisasi, sehingga ada terjalin sinergitasi dalam menata kota, ujung-ujungnya pembenahan kota lebih optimal,” ucap politisi Gerindra ini.

Bagi Isnaini, Pemkot Banjarmasin harus punya rencana program yang terukur bukan hanya berdasarkan kejadian insidentil, contohnya dalam penangan drainase kota menjelang memasuki musim penghujan.

“Saya kira misalnya kita bicara drainase,maka program ke depanmulai dari pengerjaan dan pemeliharaan agar bisa berjalan baik. Bisa dimulai dari pembahasan program anggaran pertama sudah ada program-program kegiatan terencana yang disusun Dinas PUPR, sehingga memasuki musim hujan tidak ada lagi kendala,” tandas Isnaini.(jejakrekam)