Foto : H Minan
DELAPAN LSM mendatangi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Kalsel di Banjarbaru. Kedatangan mereka menanyakan dugaan penyalahgunaan jaminan reklamasi dan dugaan pungutan liar pada pemberian izin pengapalan hasil e-Shiping tambang batubara.
DIREKTUR LSM KAKI Kalsel Husaini mengatakan, ada delapan LSM yang melakukan audiensi dengan perwakilan Dinas ESDM Kalsel.
“LSM KAKI Kalsel berencana untuk menggelar aksi demo di ESDM Kalsel, karena ada permintaan untuk bergabung dengan LSM lainnya untuk audiensi, ya kami ikut,” jelasnya.
Husaini menyatakan, dalam audiensi hanya meminta penjelasan terkait dana jaminan reklamasi, RKAB dan qout. Selain itu juga mengenai pertambangan di wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS), yang diduga merambah kawasan hutan lindung.
BACA : Dana Reklamasi Tak Tepat Sasaran, Tak Ada Perusahaan Tambang Ramah Lingkungan
“Kabid Minerba Gunawan mengatakan, untuk Dinas ESDM Kalsel pengalihan kewenangan hanya dua tahun sejak ditangani kabupaten. Menurutnya untuk dana jaminan reklamasi (Jamrek) tersimpan di bank,” ujarnya.
Pihaknya mendapat penjelasan, pemilik IUP tidak bisa mengambil dana Jamrek, jika tidak melakukan reklamasi. Sedangkan mengenai adanya dugaan terjadinya jual beli dokumen e-shiping diakui pihak ESDM Kalsel mungkin bisa saja terjadi akibat keterbatasan pihaknya.
Pada audiensi ini Kepala Dinas ESDM Kalsel, Isharwanto tidak menemui LSM dan hanya mewakilkan kepada Kabid Minerba. Seusai audiensi tampak terlihat Isharwanto berada di ruangannya.(jejakrekam)