Pendapatan Kalsel Hanya Rp 6,2 Triliun, PKS-PKB Sebut Terlalu Banyak Target

0

STRUKTUR Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kalimantan Selatan tahun 2019 disorot dua fraksi, PKS dan PKB di DPRD Kalsel, dalam rapat paripurna, Rabu (7/11/2018). Meski begitu, delapan fraksi yang ada di DPRD Kalsel, tetap menyepakati komposisi anggaran dan belaja yang disusun pemerintah provinsi.

JURU bicara Fraksi PKS DPRD Kalsel, Danu Ismadi Saderi justru mempertanyakan soal strategi jitu untuk memeratakan pertumbuhan ekonomi Kalsel. Ia menilai dalam kebijakan anggaran belum mencerminkan fokus prioritas pembangunan di tahun 2019, serta progress yang ingin dicapai Pemprov Kalsel.

Padahal, beber dia, dalam menyusun prioritas pembangunan dari visi-misi kepala daerah yang termuat dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD), harus memperhatikan peningkatan pendapatan, penyerapan anggaran, serta upaya meminimalisir belanja yang tak prioritas.

Menurut dia, pergeseran sektor prioritas dari sektor pertambangan ke sektor utama non tambang yang meliputi pariwisata, kedaulatan pangan, hilirisasi industri serta perdagangan dan jasa, juga harus jelas di RAPBD 2019.

Danu mengatakan target yang ini dicapai Kalsel pada 2019 mendatang adalah indeks pembangunan manusia (IPM) 70,75  persen, angka pengangguran 4,25- 4,20 persen, pertumbuhan ekonomi 5,4 hingga 5,8 persen, angka kemiskinan 4,5-4,05 persen, indeks kualitas lingkungan hidup 61 persen dan tingkat pertumbuhan penduduk hanya 1,56 persen.

“Semua komponen ini harus memperhitungkan anggaran. Ya, agar seimbang dengan target indikator yang ingin dicapai Kalsel,” cetusnya.

Senada Fraksi PKS, juru bicara Fraksi PKB DPRD Kalsel Supripno Sumas, menyebut kemajuan di Provinsi Kalsel, sampai saat ini masih menyisakan masalah yang menjadi keprihatinan barsama. Terutama, dalam menyelaraskan antara belanja dan pendapatan keuangannya.

“Contohnya adalah masalah kemiskinan. Terutama masyarakat yang mendiami daerah terpencil, perbatasan, yang hingga kini masih mengalami serba kekurangan baik akses, infrastruktur, sarana penghubung ke pusat prekonomian. Kemudian, intervensi kegiatan dan program pembangunan, ternyata belum mampu  membawa sebagian masyarakat keluar dari kemiskinan,” ungkapnya.

Menurut Suripno, kurun tahun mendatang Pemprov Kalsel memiliki peluang yang luas salah satunya meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).

“Kami minta tahun 2019, Pemprov Kalsel memiliki fokus untuk menggali sumber-sumber PAD baru yang tak membebani masyarakat dan menyehatkan pengelolaan sumber-sumber PAD agar lebh maksimal,” tuturnya.

Dalam nota RAPBD 2019, Gubernur melalui Sekdaprov Kalsel, Abdul Haris, menyampaikan prediksi penerimaan pendapatan daerah secara keseluruhan sebesar Rp 366.720.275.903 atau naik 6,22 persen dari  target APBD tahun 2018. “Pemerintah daerah berusaha untuk mengoptimalkan pengelolaan potensi pendapatan yang menjadi kewenangan daerah. Kami terus menggali sumber pendapatan daerah melalui intensifikasi dan eksistensifikasi,” tuturnya.

Adapun perkiraan pendapatan Rp 6.266.672.647.547 dan belanja daerah, sebesar Rp 6.331.672.647.547 atau meningkatkan sebesar Rp 241.720.275.903,  atau naik 3,97 persen dari APBD 2018, yang  disusun berdasarkan prinsip anggaran surplus/defisit dengan komposisi seperti  diatas, yangmana terdapat selisih kurang sekitar Rp 65 miliar yang akan ditutupi dengan pembiayaan netto. (jejakrekam)

 

Penulis Iipik Gandamana
Editor Didi GS

Tinggalkan Komentar

Alamat email anda tidak akan disiarkan.