Foto : Iman Satria
KONGRES Rakyat Pulau Laut Tolak Tambang yang berlangsung di Siring Laut Kotabaru, Kamis (10/5/2018), diwarnai dengan orasi dan aksi tandatangan di atas kain putih sepanjang 50 meter. Saat ini, kebijakan bebas tambang yang ingin digulirkan Pemprov Kalimantan Selatan di Pulau Laut tengah diuji lewat gugatan PT Sebuku (Silo) Group di PTUN Banjarmasin.
MENARIKNYA, dalam aksi massa menolak tambang di Pulau Laut, justru masih menimbul tanda tanya. Hal ini terkuak dengan beredarnya video berdurasi 1.56 menit di jejaring medsos berisi pengakuan warga yang menjadi peserta aksi demo besar-besaran dikasih uang saku Rp 20 ribu per orang.
Namun, warga Kotabaru seperti Siti Ainun justru mengatakan jika Pulau Laut ditambang, maka lambat laun pasti akan hancur. Ia mengatakan yang patut dikasihi adalah anak cucu yang akan diwariskan Pulau Laut, terutama lagi para keluarga petani dan nelayan yang merasakan dampak dari aktivitas pertambangan di pulau kecil itu.
Sementara itu, Ketua Panitia Kongres Rakyat Pulau Laut Tolak Tambang, Sugian Noor, mendesak DPRD Kalimantan Selatan segera menetapkan Perda Zonasi Bebas Tambang. Menurut dia, beleid ini sebagai dasar melindungi Kalimantan Selatan dari aktivitas pertambangan batubara, baik di Pulau Laut dan gugusan Pegunungan Meratus.
Ia menambahkan kongres ini untuk menunjukkan kepada masyarakat dunia bahwa masyarakat Pulau Laut alergi terhadap tambang. “Kami tak ingin seperti Pulau Sebuku yang ada tambangnya. Namun, tidak menimbulkan manfaat untuk masyarakat, pendapatan asli daerah (PAD) juga tak bertambah,” cetus Sugian Noor.
Mantan Kepala Dinas Perhubungan Kotabaru ini menegaskan perjuangan untuk menyelamatkan Pulau Laut sudah dilakukan sejak 2002, hingga akhirnya Gubernur Kalsel Sahbirin Noor merealisasikan keinginan masyarakat melalui tiga surat keputusan yang mencabut izin usaha pertambangan operasi produksi (IUP-OP) PT Sebuku (Silo) Group.
“Saya siap berada di garda terdepan untuk menolak tambang di Pulau Laut. Kami siap menyampaikan aspirasi yang dihasilkan dari Kongres Rakyat Pulau Laut ini kepada Presiden RI. Kami menolak tambang dan bersatu untuk menjaga Pulau Laut,” ucap Sugian Noor.
Dia memastikan warga Pulau Laut bukan anti terhadap investasi, melainkan ingin tetap menjaga lingkungan dari kerusakan. Sugian Noor meminta Gubernur Kalsel tetap konsisten terhadap apa yang telah menjadi keputusanya.”Masyarakat Pulau Laut menolak, kita meminta Gubernur Kalsel tetap konsisten terhadap keputusanya, sekali cabut tetap dicabut,” tegasnya.
Senada itu, Sekdaprov Kalsel H Abdul Haris menegaskan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan di bawah kepemimpinan Paman Birin tetap konsisten dengan keputusan untuk menolak tambang di Siring Laut. “Pemprov Kalsel tetap konsisten dalam keputusan untuk menolak tambang di Pulau Laut,” ucap Haris Makkie.
Dalam orasinya, Haris Makkie yang juga Ketua PWNU Kalsel ini mengajak masyarakat Kalimantan Selatan, khususnya masyarakat Pulau Laut agar tak kehilangan kepeduliannya terhadap daerahnya. Hal ini demi menjaga keindahan Pulau Laut serta kesejahteraan generasi yang akan datang. “Makanya, Pak Gubernur mengajak masyarakat agar terus bergerak untuk menyelamatkan Pulau Laut dari kehancuran, Hari Tolak Tambang,” seru Haris Makkie, saat membacakan sambutan Paman Birin.
Sementara itu, Wakil Bupati Kotabaru Burhanuddin juga mendukung kebijakan Gubernur Kalsel untuk menolak pertambangan di Pulau Laut. Dia pun tak takut jika akhirnya jabatan sebagai orang nomor dua di Pemkab Kotabaru akan digoyang. “Saya bersama masyarakat Pulau Laut akan tetap menolak tambang di Pulau Laut,” ujarnya.
Usai deklarasi ini, Sugian Noor selaku ketua panitia Kongres Rakyat Pulau Laut ini memastikan akan bertolak ke Banjarmasin pada Jumat (11/5/2018), mendukung Gubernur Kalsel yang tengah digugat tim kuasa hukum Silo Group, melalui pengacara kondang Yusril Ihza Mahendra Cs di PTUN Banjarmasin. “Ini tuntutan murni masyarakat Kotabaru untuk menolak tambang dan mendukung SK pencabutan tambang di Pulau Laut oleh Gubernur Kalsel,” tandasnya.(jejakrekam)