Foto : Dokumentasi
SUDAH lama lahan eks Pelabuhan Martapura Lama Banjarmasin di Jalan RE Martadinata menganggur. Meski belakangan, ada tertulis pelabuhan lama di tepian Sungai Martapura kabarnya telah disewa pihak ketiga, termasuk ada wacana membangun rumah sakit hingga menyulapnya menjadi kawasan bisnis.
SEBELUMNYA dari surat masuk ke DPRD Banjarmasin, ada nama PT Telaga Prima Lestrasi yang mengajukan permohonanan pemakaian lahan eks Pelabuhan Lama Banjarmasin, serta surat dari PT Pelindo III Banjarmasin pada pertengahan Agustus 2017 lalu.
“Memang, sudah lama ada wacana pemakaian lahan eks Pelabuhan Lama Banjarmasin. Namun, hingga kini, kami belum mendengar seperti apa kemajuan dan realisasinya,” ucap Ketua Komisi I DPRD Banjarmasin, Aman Fahriansyah kepada jejakrekam.com, Minggu (15/4/2018).
Legislator PPP ini juga menceritakan sewaktu Kepala Bappeda Banjarmasin dijabat Nurul Fajar Desira (kini Kepala Bappeda Provinsi Kalsel) juga dibahas masalah pemanfaatan lahan eks Pelabuhan Lama dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD).
“Waktu itu, ada keinginan kuat untuk menjalin kerjasama dengan PT Pelindo III mengelola aset yang ada di kawasan Pelabuhan Lama Banjarmasin. Tapi, semua hanya wacana dan retorika,” cetus Aman Fahriansyah.
Ketua Fraksi PPP juga mendengar acara rencana membangun mall atau pusat perbelanjaan, hingga mengemuka pembangunan Rumah Sakit Pelindo Husada Cipta (PHC). “Tapi, sampai sekarang tak ada kejelasan, hingga Pak Fajar pindah ke Pemprov Kalsel. Begitupula, seiring bergantinya Walikota Muhidin ke Walikota Ibnu Sina, rencana ini sepertinya tinggal rencana,” kritik Aman.
Ia mengakui memang ada nota kesepahaman antara Pemkot Banjarmasin dengan PT Pelindo III di Surabaya, awal Mei 2016 lalu, ketika itu Komisi III DPRD Banjarmasin juga dilibatkan. “Makanya, kami menagih janji yang dilontarkan Pemkot Banjarmasin. Kami akan terus tagih, agar lahan-lahan yang ada tak dibiarkan lama mengganggur dan tak berfungsi,” cetus Aman.
Dia tak ingin justru Pemkot Banjarmasin terus mengeluarkan wacana-wacana tanpa ada realisasinya. Aman mencontohkan seperti program Banjarmasin Smart City, hasil oleh-oleh studi banding ke Bandung, Jawa Barat, juga belum bisa direalisasikan. “Padahal, semua anggaran untuk itu telah disetujui dewan,” kata Aman.
Sekretaris DPC PPP Banjarmasin ini tak ingin justru muncul persepsi di publik bahwa era Walikota Ibnu Sina hanya memunculkan pencitraan, seperti aksi menceburkan diri ke sungai untuk bersih-bersih Sungai Tatas, beberapa hari lalu.
“Ini belum lagi, soal data aset yang belum jelas. Makanya, kami di DPRD Banjarmasin sudah membentuk panitia khusus (pansus) untuk menelusuri aset-aset kota yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga, termasuk turut mengevaluasi jika hal itu justru merugikan pemerintah kota,” imbuh Aman.(jejakrekam)