Foto : Asyikin
KEMENTERIAN Hukum dan HAM Kalsel berkomitmen memperkuat Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP).
“PENGUATAN SPIP menjadi prioritas Karena salah satu persyaratan Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBKWBBM) yang tentunya harus didapatkan pada setiap tahun sesuai dengan janji kinerja yang dikrarkan di awal tahun,” kata Kepala Bagian Program dan Pelaporan Kanwil Kemenkumham Kalsel Andi Basmal.
Kabag PAP Rahmi Widhiyanti mengatakan SPIP adalah Sistem Pengendalian Internal (SPI) yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah, dan untuk mewujudkan tata kelola Kementerian Hukum dan HAM yang baik, diperlukan penerapan pelaporan sistem pengendalian intern pemerintah untuk meningkatkan pemantauan dan evaluasi atas tercapainya tujuan organisasi melalui SPIP.
Selanjutnya untuk mengakomodir perubahan tersebut, maka dipandang perlu melakukan perubahan atas Permenkumham Nomor M.HH.02.PW.02.03 tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM.
“Perubahan tersebut meliputi mekanisme pelaporan SPIP oleh satuan kerja di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM,” katanya.(jejakrekam)