KEBIJAKAN Pemkot Banjarmasin yang terus jor-joran mendandani wilayah pusat kota khususnya di kawasan Siring Tendean dan Siring Sudirman sebagai jualan wisata susur sungai, terus menuai kontroversi. Termasuk, pengecatan Jembatan Merdeka dengan motif pelangi hingga motif sasirangan lawas dengan akses dukung wisata Sungai Martapura.
ANGGOTA Komisi III DPRD Banjarmasin, Aman Fahriansyah mengakui banyak rencana yang tak pernah melibatkan dewan, hingga akhirnya mencuat menjadi isu publik.
“Kami juga terkejut dengan pengecatan Jembatan Merdeka, hingga ada rencana pembangunan jembatan kaca membentang di atas Sungai Martapura untuk pejalan kaki ke Siring Tendean dan Siring Sudirman,” ucap Aman Fahriansyah kepada jejakrekam.com, Kamis (7/12/2017).
Menurutnya, sepatutnya Pemkot Banjarmasin ketika mengeluarkan kebijakan yang mengundang perhatian publik, sebaiknya berbicara dengan dewan. Legislator PPP ini mengaku motif pelangi hingga kabarnya jadi pola kain sasirangan di pagar Jembatan Merdeka seharusnya diukur dengan aspek keamanan, bukan berbicara keindahan.
“Apakah dengan warna-warni itu tak mengganggu pandangan para pengendara kendaraan bermotor. Sebab, bisa saja, ada warna tertentu yang mempengaruhi pandangan para pengendara. Nah, kajian rekayasa lalu lintas ini seharusnya bisa dijelaskan kepada publik. Termasuk, apa sudah sesuai dengan aturan dari Kementerian PUPR?” kata Aman Fahriansyah.
Sekretaris DPC PPP Banjarmasin ini mengungkapkan juga turut terkejut dengan adanya rencana pembangunan jembatan penyeberangan orang (JPO) berbahan kaca transparan, yang justru tak pernah masuk dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) APBD Banjarmasin 2018.
“Walaupun masih studi kelayakan, toh rencana semacam ini seharusnya dikonsultasikan ke DPRD. Karena menyangkut penggunaan anggaran di APBD Banjarmasin. Anehnya lagi, kok pembangunan selalu dipusatkan di kawasan Siring Tendean?” cecar anggota Banggar DPRD Banjarmasin ini.
Sementara itu, pengamat publik FISIP Universitas Lambung Mangkurat (ULM) Taufik Arbain mengingatkan agar pembangunan yang dilakukan pemerintah kota tak boleh hanya sekadar aspek fungsional. “Seharusnya juga menyangkut art (seni) kota. Ini bedanya antara negara maju dengan negara berkembang. Banjarmasin harus menatap maju, salah satunya soal proporsional dalam pilihan kebijakan kota,” tutur akademisi yang akrab disapa Datuk Taufik Arbain ini.
Begitupula, Ketua LSM Front Merah Putih Kalsel Sumarko juga mengingatkan agar berbagai proyek yang dipusatkan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Banjarmasin segera diaudit. “Banyak anggaran yang selama ini justru terkesan buang-buang duit. Studi banding keluar negeri, terus ada proyek dermaga apung senilai Rp 3,5 miliar. Sekarang, apakah dana yang dikeluarkan itu sejalan dengan hasil yang didapat bagi pemerintah kota?” cetus Sumarko.(jejakrekam)
Penulis : Ahmad Husaini
Editor : Didi G Sanusi
Foto : Didi GS