MENCUATNYA isu pembatasan liputan pers di DPRD Banjarmasin mengacu ke hasil rapat badan musyawarah (banmus), ramai-ramai dibantah. Untuk itu, sejumlah anggota DPRD mendesak agar pimpinan dewan serta Sekretaris DPRD Faturahim segera mengklarifikasi informasi yang memancing reaksi publik itu.
“SAYA rasa perlu dikonfirmasi kepada pimpinan dan sekwan soal itu. Kami juga kaget mendengar pemberitaan soal pembatasan liputan yang berdasar rapat badan musyawarah itu,” ucap Ketua Komisi II DPRD Banjarmasin, Awan Subarkah kepada jejakrekam.com, Minggu (15/10/2017).
Menurutnya, selama ini komunikasi dengan kalangan wartawan berjalan dengan baik, bahkan setiap kali keperluan pencarian berita seperti wawancara dilayani denganbaik. “Setelah saya tanyakan kepada beberapa anggota banmus, ternyata tidak ada keputusan yang membatasi ruang gerak wartawan di DPRD Banjarmasin,” ucap Sekretaris DPW PKS Kalsel ini.
Senada Awan, Ketua Komisi IV DPRD Banjarmasin, Sri Nurmaningsih pun menepis adanya pembatasan liputan bagi wartawan di dewan, berdasar hasil keputusan banmus. “Itu tidak benar. Tak ada keputusan semacam itu. Dalam hal ini, pihak sekretariat dewan harus bertanggungjawab,” ucap legislator perempuan Partai Demokrat ini.
Ia menegaskan DPRD Banjarmasin selalu terbuka kepada pers, dan tak mungkin membatasi peliputan. “Selama ini, kemitran dengan pers dalam rangka informasi kegiatan dewan terjalin baik. Mengapa ada pembatasan segala?” cecar Sri.
Pun begitu, Ketua Fraksi PPP DPRD Banjarmasin yang juga anggota Banmus, Aman Fahriansyah mengungkapkan tak ada keputusan yang membatasi para wartawan dalam menjalankan tugas jurnalistiknya. “Memang, dalam banmus itu ada usulan dari seorang anggota dewan. Tapi hal itu bukan menjadi keputusan resmi banmus. Saya juga heran jika membawa banmus dalam masalah ini. Padahal, kami telah menganggap kalangan wartawan khususnya di dewan menjadi bagian dari rumah rakyat,” cetus Aman.
Untuk itu, Aman pun mendesak agar pimpinan dewan bersama sekwan segera menyelesaikan polemik tersebut, sehingga tak berkepanjangan dan membuat hubungan wakil rakyat dengan pers justru merenggang.“Bagi kami, para wartawan itu merupakan bagian dari kelompok kontrol sosial yang sangat diperlukan. Terlebih lagi, di era keterbukaan informasi seperti sekarang,” tandasnya.(jejakrekam)
Penulis : Didi GS
Editor : Didi G Sanusi
Foto : Dokumentasi