Indonesia Dikuasai Asing, Forum Pengusaha Pribumi Ingin Mengimbangi

CUKUP mencengangkan, berdasar data Badan Pusat Statistik (BPS) pada 2013 bahwa rasio gini penguasaan tanah di Indonesia mencapai 0,80 persen. Artinya, satu persen penduduk Indonesia (konglomerat dan lain-lain) menguasai 80 persen luas tanah Indonesia. Itu masih yang konglomerat Indonesia, jika ditambah investor dan perusahaan asing, penguasaan tanah mencapai 93 persen. Sisanya 7 persen itulah yang ditanami dan menjadi milik 250 juta rakyat Indonesia.

FAKTA ini makin parah, jika mengutip data Institute for Global Justice mengungkap bahwa berbagai sektor ekonomi strategis Indonesia dikuasai asing, seperti perbankan 70 persen, pertambangan 85 persen, otomotif 99 persen, perkebunan 60 persen, telekomunikasi 70 persen, jasa 70 persen, tanah 93 persen, dan minyak dan gas (migas) 88 persen. Belum lagi, sektor minyak contohnya, perusahaan-perusahaan asing seperti Chevron, Total E&P, Conoco Philips, Medco Energy, British Petroleum, Caltex, Exxon dan lain-lain menguasai ladang-ladang minyak dan gas Indonesia. Di sektor lain juga demikian. Sektor tambang banyak dikuasai asing seperti tambang emas 95 persen (Freeport dan Newmont) dan batubara 75 persen.

Kondisi itu akhirnya melahirkan untuk kembali menghidupkan gairah para pengusaha pribumi di Indonesia untuk bangkit. Sebelumnya, sudah ada Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI), namun seiring waktu organisasi yang menghimpun para pengusaha dan saudagar pribumi tenggelam tanpa ada kabar. Kini, dimotori pengusaha elektronik nasional, Rahmat Gobel digagas kembali Forum Pengusaha Pribumi Indonesia (FORPPI).

“Untuk di Kalimantan Selatan, saya dipercaya untuk memimpin organisasi pengusaha pribumi ini,” ujar Ketua Dewan Pengurus Provinsi FORPPI Kalimantan Selatan,  H Wijaya Kusuma Prawira Karsa di Banjarmasin, Senin (20/2/2017).

Alfamart 300×250

Ia mengakui kondisi perekonomian nasional, termasuk di daerah mengalami gejolak akibat sektor-sektor ekonomi dikuasai segelintir orang, sehingga konsep pemerataan pendapatan yang diusung para pendiri Republik Indonesia ini belum terwujud sepenuhnya. “Kegelisahan ini ditangkap para pengusaha pribumi di Indonesia untuk mendirikan sebuah forum yang menghimpun sebagai sebuah kekuatan ekonomi nasional,” ucap Wakil Ketua Umum Bidang Organisasi dan Pemberdayaan Daerah KADIN Kalsel ini.

Untuk roda organisasi FORPPI, H Wijaya Kusuma Prawira Karsa ini dibantu Sukhrowardi sebagai sekretaris, wakil sekretaris ditunjuk R Emma Sriwahyuni, dengan bendahara umum H Aftahuddin, serta Hj Diah Trinawati sebagai wakil bendahara dengan 10 bidang usaha yang digarap organisasi ini.

Sebagai legalitas, FORPPI yang bertagline Untukmu Indonesiaku yang dipimpin sang ketua umumnya, Akhmad Ma’ruf Maulana telah menerbitkan surat keputusan (SK) bernomor SKEP/004/DPP/FORPPI-KALSEL/II/2017, tertanggal 1 Februari 2017. Menariknya, ada beberapa pengusaha daerah yang tergabung dalam FORPPI yang langsung di bawah pembinaan Gubernur Kalsel H Sahbirin Noor.(jejakrekam)

Penulis   : Didi GS/Republika.co.id

Foto       : Didi GS

Anda mungkin juga berminat
Loading...

Indonesia Dikuasai Asing, Forum Pengusaha Pribumi Ingin Mengimbangi