PENJARINGAN bakal calon Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kalimantan Selatan yang akan dipilih dalam Musyawarah Olahraga Provinsi (Musorprov) April 2017, masih berkutat soal boleh tidaknya pejabat publik masuk bursa kandidat.
WAKIL Ketua Umum Persatuan Bola Basket Indonesia (Perbasi) Kalimantan Selatan, Rakhmat Nopliardy mengakui semula dalam peserta Musoprov Kalsel di Hotel Tree Park Banjarmasin, Sabtu (4/2/2017) lalu, dibahas soal persyaratan yang dimaksud dalam UU Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional.
“Namun, seperti dalam Musorprov Kalsel nanti diterapkan aturan yang longgar. Sebab, untuk calon ketua yang akan menjabat pada periode 2017-2021, diperbolehkan pejabat publik untuk mencalonkan diri,” ujar Rakhmat Nopliardy di Banjarmasin, Minggu (12/2/2017).
Saat ini, diakui Rakhmat, masih beredar dua nama yang akan maju dalam perhelatan pemilihan ketua umum KONI Kalsel yakni calon petahana, Bambang Heri Purnama (anggota DPR RI asal Partai Golkar), dan Ketua KONI Banjarmasin, Djumadri Masrun. “Dari dua nama ini, saya yakin akan banyak lagi yang akan mendaftarkan diri. Sebab, proses penjaringan belum dibuka. Nanti, pada 15 Februari-15 Maret 2017 akan ketahuan siapa yang akan mendaftarkan diri,” ucap Rakhmat.
Politisi PAN yang menjadi anggota Tim 9 Penjaringan Calon Ketua KONI Kalsel ini, mengungkapkan fungsi tim yang dibentuk hasil Musorprov Kalsel hanya menjaring dan menyaring calon ketua. Menurut Rakhmat, dari 61 anggota KONI Kalsel terdiri dari 43 cabang olahraga (cabor) dan 13 KONI kabupaten dan kota, memutuskan untuk membuka seluas-luasnya bagi pejabat publik serta pengusaha yang memiliki akses keolahragaan untuk berlaga dalam even pemilihan ketua.
“Terpenting, dia memenuhi persyaratan administrasi, seperti mendapat dukungan dari 4 KONI kabupaten dan kota secara tertulis atau dukungan dari 10 pengurus provinsi (pengprov) cabor,” ucap Rakhmat.
Apakah nama Gubernur Kalsel H Sahbirin Noor masuk dalam bursa calon ketua umum KONI Kalsel? Rakhmat mengatakan belum mendengar. Namun, beber dia, dengan longgarnya aturan persyaratan calon ketua, tentu peluang bagi gubernur, bupati atau walikota sebagai pemimpin tertinggi organisasi pembinaan olahraga prestasi di Kalsel itu sangat terbuka. “Silakan saja. Terpenting memenuhi syarat minimal tadi. Bagi kami, figur calon ketua adalah sosok yang mengerti seluk beluk dunia olahraga, serta mampu mengembangkan dunia olahraga Kalsel kian berprestasi,” tuturnya.(jejakrekam)
Penulis : Didi GS