SAAT ini banyak bermunculan survei kandidat calon kepala daerah. Bahkan partai-partai politik sudah ada sebagian mengumumkan jagoannya untuk berkontestasi dalam ajang pilkada serentak di Provinsi Kalimantan Selatan .
NAMUN, dari banyaknya survei yang daijukan oleh sejumlah lembaga survei, dan parpol-parpol yang mengumumkan bakal calonnya, nama perempuan tidak muncul ke permukaan.
Terkait hal ini, Akademisi Politik Perempuan Universitas Lambung Mangkurat (ULM) dan Direktur AKSARA Perempuan, Siti Maulana Hairini menggelar diskusi, dengan tema ‘Menyusun Ulang Demokrasi Berkeadilan Bagi Perempuan’, di Cafe Genji di Banjarmasin, Rabu (3/4/2024).
Disebutkannya, diskusi yang digelar ini sebenarnya untuk mengingatkan publik, ketika perbincangan sekarang ini tampaknya mulai meniadakan nama-nama perempuan untuk hadir dalam partisipasi secara aktif dipanggung elektoral menuju Pilkada 2024.
“Bahkan perempuan terpinggirkan, sehingga kami kaum perempuan gelisah,” ujarnya kepada jejakrekam.com.
“Jadi kami ingin mengingatkan, bahwa ada nama-nama perempuan yang seharusnya hadir di situ, dan dicalonkan dalam pilkada nanti,” ujarnya.
Kalau demokrasi itu ingin berkeadilan di seluruh masyarakat, maka jangan ditinggal nama perempuan. Sebab demokrasi itu bukan hanya untuk laki-laki, tapi juga untuk perempuan itu sendiri,” paparnya.
Berdasarkan dari berbagai penelitian bahkan laporan, perempuan hanya bisa hadir ketika elit politik dan struktur politik membuka ruang kepada mereka.
“Yang menjadi permasalahan adalah, kami takutnya ketika perbincangan publik diarahkan pada laki-laki, para elit politik, kemudian parpol dan lainnya, yang mana itu institusi-institusi demokrasi yang punya peran penting dalam pertarungan politik elektoral nanti, itu menutup ruang kepada perempuan,” ungkapnya.
“Sehingga kami meminta komitmen dari elit politik bahkan parpol, kalau memang ingin mendorong perempuan berkomitmenlah untuk mendorong,” ujarnya.
“Kami para perempuan juga yang hari ini hadir ingin menciptakan solidaritas kepada sesama perempuan. Tapi apa daya kalau kami hanya bisa mendorong dari screnshot, tapi kalau di elit politik menutup akses dan kran-kran kekuasaan itu, maka perempuan tidak akan bisa hadir,” ucapnya.
“Maka dari itu, hari ini kami ingin mengingatkan kepada publik, parpol, elit-elit tingkat lokal maupun pusat, perempuan harus hadir, demokrasi tidak bisa dikatakan kalau tidak ada perempuan di dalamnya,” ujarnya lagi.
Hairini menyakini, bahwa perempuan calon kepala daerah memiliki potensi tinggi untuk memenangkan kontestasi. Karena menurutnya, sebagian pemilih merupakan perempuan, sehingga memilih perempuan sebagai calon kepala daerah adalah langkah strategis.
“Sekali lagi saya mengingatkan kepada elit politik, janganlah meniadakan perempuan dalam pemilihan kepala daerah khusus di Kalsel, kalau itu sampai terjadi, hal ini tentu tidak sejalan dengan sejarah atau rekam jejak tokoh-tokoh perempuan di Tanah Banjar,” ungkapnya lagi.
Disebutkannya, sederet nama yang memiliki peran strategis yang berkontribusi besar dalam bidang politik dan pemerintahan di Bumi Lambung Mangkurat dimasa lalu. Seperti Putri Mayang Sari, Nyai Kumala Sari, Ratu Zaleha. Terakhir disebutkan Hairini, nama Gusti Nursehan Djohansyah tokoh perempuan di era revolusi fisik yang kini namanya diabadikan pada Gedung Wanita Provinsi Kalimantan Selatan.
“Sayangnya, catatan sejarah perjuangan perempuan ini mulai terlupakan dan tergantikan dengan doktrin-doktrin patriarki yang berwujud dalam prasangka-prasangka sinis,” ucapnya.
“Saya sebagai akademisi sekaligus bagian dari komunitas perempuan, meyakini bahwa inilah saat yang tepat bagi wajah demokrasi kita untuk berbenah secara serius,dengan mengedepankan keadilan sosial sebagaimana cita-cita bangsa,” ungkapnya lagi.
Diungkapkannya, jika politik praktis terus saja meagungkan doktrin dan dominasi para laki-laki, maka bersiap-siaplah demokrasi kita untuk menggali lubang kuburannya sendiri. Sebagaimana para ahli demokrasi menyimpulkan, bahwa lembaga-lembaga demokrasi harus dikonsep ulang untuk menerima semua orang yang secara sistematis terpinggirkan.
Berikutnya tambah dia, Ada 3 langkah penting yang diyakini menjadi krusial untuk menjadi bekal bagi perempuan memasuki panggung kontestasi kepala daerah. Yakni, komitmen partai politik untuk membuka ruang bagi perempuan menjadi calon kepala daerah. Dukungan para elit politik dan ekonomi sebagai aliansi berpengaruh bagi perempuan. Serta, solidaritas komunitas dan aktivis perempuan untuk mendorong kepemimpinan yang multigender.
Dalam diskusi itu turut hadir, komunitas dan aktivis perempuan di Kalimantan selatan, yakni Narasi Perempuan, Aksara Perempuan, LK3, Komunitas Perempuan Interfaith, jurnalis perempuan, dan lain-lain.(jejakrekam)