KOMISI III DPRD Kabupaten Balangan menggelar pertemuan dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Balangan guna membahas dan mempertanyakan pengawasan terhadap proyek pekerjaan yang tengah berjalan.
DALAM rapat tersebut, Ketua Komisi III Hafiz Ansyari mempertanyakan pengawasan dalam pelaksanaan dan terkait teknis dalam pengawasan proyek.
“Ini proses pengerjaan jalan di Desa Mayanau-Ajung Kecamatan Tebing Tinggi, yang tidak sesuai dengan jadwal pelaksanaan atau time schedule juga sebaiknya segera dikejar agar pengerjaan sesuai dengan perencanaan,” ungkapnya.
BACA : Terbelit Utang Hingga Harga Anjlok, DPRD Balangan Gelar RDP Bersama Aliansi Porang Indonesia
Ditambahkan Wakil Ketua DPRD Balangan, M Ifdali agar kepada pihak pelaksana lebih baik lagi dalam pendekatan terhadap warga dan tokoh masyarakat.
“Perlu dilakukan pendekatan dengan warga dan tokoh masyarakat agar warga juga bisa mendukung pekerjaan yang dilakukan sehingga tidak ada kendala,” ungkapnya
Kabid Bina Marga PUPR Balangan Rina menyatakan, pengawasan seharusnya dilakukan secara rutin, bahkan setiap hari, dengan keterlibatan konsultan pengawasan.
BACA JUGA : Pemkab Balangan Bakal Perlebar Tiga Ruas Jalan Di Jalur A Yani
Kemudian, salah satu konsultan pengawas yang hadir, Yoga, menjelaskan bahwa pengawasan memang selalu dilakukan, namun terkadang teknis tertentu dilanggar oleh warga.
“Contohnya adalah kasus jalan beton di Desa Bungin, di mana kualitas pekerjaan sesuai standar, tetapi warga melintasinya sebelum semen benar-benar kering, yang berpotensi mengurangi kualitas,” ujarnya.
Yoga juga mengungkapkan, bahwa terdapat kendala lapangan, seperti premanisme, yang menjadi keluhan beberapa warga.
Beberapa warga terkadang meminta material proyek untuk kepentingan pribadi mereka, padahal anggaran tidak mencakup hal tersebut, sehingga warga merasa kecewa terhadap pekerjaan yang dilakukan.
BACA LAGI : Pembangunan Fasilitas Infrastruktur Air Terjun Batarius di Balangan Terkendala Izin Kawasan
Sementara Wakil Ketua DPRD Balangan M Ifdali, memberikan saran agar pihak pelaksana lebih baik lagi dalam pendekatan terhadap warga dan tokoh masyarakat.
“Dalam melaksanakan pekerjaan di satu wilayah, sangat penting dilakukan pendekatan yang lebih baik, terutama terhadap warga sekitar dan tokoh masyarakatnya,” katanya.
Terpisah, Kepala Bidang Bina Marga Rina Ariyani mengatakan untuk progres pengerjaan memang terjadi keterlambatan, karena dari pihak pekerja sempat tidak bisa melanjutkan pengerjaan karena ada kegiatan masyarakat.
BACA JUGA : Tanggulangi Bencana, Ini Sederet Infrastruktur Yang Di Bangun Pemkab Balangan
“Sekitar dua minggu tidak bisa bekerja karena ada aruh adat, mengenai keterlambatan pihak pekerja juga telah diberikan surat peringatan pertama pada 10 September lalu dan selama dua minggu kedepan akan dilihat kembali progres pengerjaannya, jika masih minus 10 dari time schedule maka akan diberikan surat peringatan kedua,” ujarnya.
Saat ini, pekerja sudah mulai mempercepat proses pengerjaan dengan lembur sehingga proses pengerjaan diharapkan bisa mencapai target.
Saat ini pengerjaan jalan sudah 17 persen pekerjaan dan 28 persen time schedule. Jika dalam dua minggu masih minus 10 atau lebih akan diberi SP 2 dan jika tetap tidak bisa memenuhi target akan diberi SP III hingga pemutusan kontrak. Namun dengan adanya pekerja lembur dan tidak ada kendala diharapkan proses pekerjaan masih bisa dikejar.(jejakrekam)