Foto : Istimewa
KENDATI mengapresiasi positif kinerja TAPD Kalsel yang berani menarget pendapatan daerah dalam APBD-P 2021 dikisaran Rp 3 triliun lebih, diatas APBD-P 2020 yang hanya 2 triliun lebih, namun wakil rakyat di DPRD Kalsel, mengkhawatirkan bakal terdapat kesulitan merealisasikan target tersebut, jika instrumen dan perangkat pendukung kinerja hanya seadanya.
APALAGI, dalam kondisi Covid-19 yang terus melanda dan berdampak masih terpuruknya prekonomian.
Dari itu, DPRD Kalsel meminta Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang juga Sekdaprov Kalsel, Roy Rizali Anwar, berani bersikap dan mengambil keputusan untuk menempatkan seseorang atau pegawai sesuai, yang ditunjuk sebagai penanggungjawab untuk urusan peningkatan pendapatan, termasuk pendapatan pajak air permukaan yang dinilai masih sangat potensial.
Hal itu disampaikan Wakil Ketua DPRD Kalsel, Muhammad Syaripuddin, saat rapat bersama membahas, KUPA PPAS 2021 dan KUA PPAS 2022, di DPRD Kalsel di Banjarmasin.
“Saya sangat berharap Sekda berani mengambil satu keputusan untuk menunjuk seseorang untuk melakukan penggalian pendapatan asli daerah, dan berani menandatangi fakta integritas. Jika tidak berhasil maka harus mundur. Jika berhasil berikan reward kepadanya. Ini sehat, artinya kita sama- bekerja, karena jangan sampai kita tuntut PAD-nya tapi kita tak pernah memberikan reward,” tegas M Syaripuddin.
Harapan yang dilontarkan M Syaripuddin pada forum rapat siang itu bukan tanpa alasan. Sebab, berdasarkan kunjungan kerja dirinya kesejumlah unit pelaksana pendapatan daerah (UPPD) kabupaten, bersama Komisi II dan sering menanyakan kesanggupan pegawai apakan mampu mengootimalkan pendapatan daerah.
“Sering saya tanya ke petugas UPPD di kabupaten, apakah sanggup menggenjot PAD, jawab mereka sanggup, asal sarana penunjangnya juga didukung,” kata politisi muda yang akrab disapa Bang Dhin ini.
Sarana penunjang yang dibutuhkan tersebut, lanjut dia, salah satunya yaitu mobil doble gardan yang mampu menjangkau daerah terpencil dan kawasan pertambangan Karena jika musim kemarau perusahaan pertambang dan lainya banyak menggunakan air permukaan.
Selain soal pendapatan daerah, Bang Dhin juga menyarankan agar APBD-P 2021, harus digunakan lebih banyak untuk pembangunan yang menyentuh kepada kebutuhan masyarakat banyak, seperti disektor pertanian, perkebunan dan peternakan, dan UMKM.
Terkait penunjukan sesorang petugas atau pegawai khusus, Ketua TAPD yang juga Sekdaprov Kalsel, Roy Rizali Anwar, usai rapat menjelaskan, urusan pendapatan dikeloka oleh SKPD pengampu yaitu Badan Keuangan dan Aset Daerah, yang kemudian ada samsat yang merupakan leading sektor yang mengurusi soal pendapatan.
“Soal insentif kita sepakat, jika memang PAD meningkat signifikan karena hasil kerja pegawai bersangkutan kita wajib memberikan reward, sebaliknya jika kinerja buruk kita akan bwri punishment,” kata Roy.
Begitu pula terkait perangkat optimalisasi pendapatan Pemprov Kalsel sekitar Bulan Februari 2021 lalu sudah membentuk semacam satuan tugas (Satgas) Optimalisasi Pendapatan Daerah (PAD). “Jadi ini sudah kita bantuk dan berjalan,” jelas Roy Rizali Anwar, yang saat itu juga diamini Kepala Bappeda Provinsi Kalsel, Ir Fajar Desira.(jejakrekam)