Foto: Istimewa
PENJABAT Gubernur Kalimantan Selatan, Safrizal ZA, mengusulkan penghapusan penetapan status zona covid. Mengingat informasi semacam itu, bisa mengendorkan masyarakat terhadap pentingnya penerapan protokol kesehatan.
HAL itu disampaikan Safrizal dalam kapasitasnya sebagai Irjen Bina Admistrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri, sekaligus menjadi narasumber dalam dialog bertema ” Hambatan dan Tantangan Optimalisasi Posko PPKM Mikro” secara virtual, Kamis (27/5/2021).
Dialog yang diselenggarakan secara virtual, berlangsung di VIP Room Bandara Syamsudin Noor Banjarmasin di Banjarbaru, dan diikuti para pakar.
BACA: Di Podcast Media, Safrizal Paparkan Strategi Cegah Covid-19
Safrizal mengatakan, penetapan status zona merah (resiko tinggi), zona oranye (resiko sedang) zona kuning (resiko rendah), atau zona hijau (tidak ada kasus) pada suatu wilayah mempengaruhi sikap masyarakatnya.
“Pada saat zona merah kewaspadaan tinggi, sudah kuning jadi kendor,” ujarnya sembari mengusulkan bila penetapan zona ini ditiadakan saja.
Kendala yang sering ditemui dalam Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro.
BACA JUGA: Rakor Kepala Daerah, Presiden Joko Widodo Minta Tekan Angka Covid dan Tingkatkan Perekonomian
Antara lain sikap masyarakat yang masih banyak terkesan tidak takut terhadap penularan dan penyebaran virus corona.
Sebagian mereka mengabaikan protokol kesehatan seperti tidak memakai masker, tidak menjaga jarak dan suka berkumpul atau berkerumun.
Safrizal mencontohkan, sebagian masyarakat di Aceh bersikap tidak takut tertular. Namun setelah ada beberapa tokoh yang meninggal dunia karena terpapar penyakit ini, baru mereka sadar bahwa tidak takut bukan berani mati.
Mencegah kasus di atas harus ada ikhtiar menghindari bahaya.
Di Kalsel lanjutnya, masyarakatnya termasuk agamis, sehingga perlu keterlibatan tokoh agama atau ulama dalam hal memberikan pemahaman agar tidak salah memahami sesuatu yang bisa berujung pada musibah.
BACA LAGI: Angka Kematian Akibat Covid-19 di Kalsel Turun
Masukan lain yang tidak kalah penting menyangkut pengalokasian dana anggaran di desa/kelurahan yang diambil dari dana desa.
Saat ini, jumlah penganggaran masing-masing desa untuk pelaksanaan PPKM Mikro masih berbeda-beda.
“Penyaluran dana desa kurang merata dan proses pencairannya pun belum lancar,” sebut Safrizal lagi.
Beberapa penekanan masalah lainnya disampaikannya, diharapkan para pakar bisa melakukan analisa dan membuat kajian kebijakan apa yang tepat dilakukan Pemerintah sehingga operasional Posko Satgas PPKM Mikro berjalan efektif.(jejakrekam)