Gubernur Kalteng Sugianto Berani Bayar Rp 5 Miliar bagi Pawang Hujan

BERAWAL dari guyonan Gubernur Kalimantan Tengah Sugianto Sabran dengan Kepala Harian Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Pusat, Mayjend TNI (Purn) Komaruddin Simanjuntak, saat pembekalan pencegahan dan penanganan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di hadapan ribuan satuan tugas (satgas) gabungan, di GOR KONI Palangka Raya,  Kamis (25/7/2019).

GUBERNUR Sugianto bersedia membayar Rp 5 miliar dari koceknya sendiri, apabila ada yang bisa menurunkan hujan selama tiga hari berturut-turut, agar asap akibat kebakaran hutan dan lahan cepat hilang. Ternyata hal tersebut malah diapresiasi oleh Komarudin.

“Itu logikanya masuk. Karena untuk mengoperasikan helikopter satu hari selama 5 jam sebesar Rp 1 miliar.  Bayangkan aja kalau dalam satu bulan. Jadi wajar saja, kalau Pak Gubernur mencari pawang untuk menurunkan hujan dengan membayar Rp 5 miliar,” celetuk Komarudin.

BACA : Antisipasi Karhutla, Gubernur Kalsel Terbitkan Surat Edaran

Dia juga memberi apresiasi dengan upaya yang dilakukan Provinsi Kalimantan Tengah dengan menerjunkan ribuan satuan tugas (satgas) gabungan ke desa-desa yang rentan Karhutla. Mereka bertugas untuk memberikan sosialisasi ke pelosok-pelosok sebagai bentuk kesiapan menghadapi siaga darurat karhutla.

“Saya yakin dan percaya, bahwa Kalimantan Tengah akan menjadi model untuk pola pencegahan berikutnya, di provinsi lain. Saya senang dengan adanya konsep yang ditawarkan ini, nanti akan saya sampaikan di tingkat pusat,” ujar Komaruddin.

BACA JUGA : Padamkan Titik Api di Kalsel, Dua Heli Pengebom Air Dikirim BNPB

Ada berbagai upaya dilakukan Gubernur Sugianto dalam mengatasi Karhutla yang saat ini sedang melanda Provinsi Kalimantan Tengah. Tujuannya, agar tidak terulang lagi seperti bencana asap pada 2015 lalu. Pasalnya tahun ini kemarau diprediksi akan berlangsung hingga Oktober mendatang.

Untuk itu Sugianto mengingatkan agar masyakarat tidak membuka lahan saat musim kemarau dengan cara membakar. Begitu juga dengan pihak perusahaan perkebunan atau korporasi jangan melakukan hal yang sama. (jejakrekam)