TIGA anggota DPRD Kota Banjarbaru memilih walkout dari rapat paripurna internal dengan agenda pengambilan keputusan persetujuan pembiayaan relokasi Pasar Bauntung di DPRD Banjarbaru, Jumat (12/10/2018) pagi.
RAPAT paripurna yang biasanya terbuka pun terkesan ekslusif. Ruangan sengaja ditutup dan wartawan seperti tak boleh meliput. Karenanya, tak diketahui apa yang jadi topik pembahan para wakil rakyat di DPRD Banjarbaru.
Baru diketahui, saat tiga anggota DPRD Banjarbaru keluar dari ruangan. Mereka memilih walkout dalam rapat paripurna untuk persetujuan pembiayaan relokasi Pasar Bauntung yang diajukan Pemkot Banjarbaru.
Tiga anggota dewan yang walkout adalah Emi Lasari dari PAN, Muhammad Ikhsan dari Partai Hanura dan Nurkhalis Anshari dari PKS.
Kepada wartawan, Emi Lasari mengatakan memilih meninggalkan rapat paripurna karena kalah dalam pengambilan keputusan secara demokrasi. “Tidak mengapa. Saya tetap komitmen membela para pedagang Pasar Bauntung yang menolak relokasi,” tegas Emi Lasari yang juga Plt Ketua DPD PAN Banjarbaru ini.
Menurut Emi, dirinya tidak setuju peminjaman dana pembiayaan untuk relokasi pedagang, sebab pendekatan dan tahapannya sudah terbalik.
“Mengapa peminjaman pembiayaan disetujui terlebih dahulu. Sedangkan di lapangan, justru ada permasalahan penolakan pedagang dan lainnya. Seharusnya, ini dulu yang diselesaikan,” cetus Emi.
Sementara itu, usai memimpin rapat paripurna internal, Ketua DPRD Banjarbaru AR Iwansyah mengatakan mayoritas menyetujui pembiayaan relokasi Pasar Bauntung.
“Memang, ada sebagian anggota ada yang tidak setuju dan walkout. Saya tegaskan, persetujuan ini tidak serta merta relokasi pedagang Pasar Bauntung dilakukan pemerintah kota. Masih ada 14 item persyaratan lagi yang harus dipenuhi,” kata Iwansyah.
Ketua DPD Partai Golkar Banjarbaru ini juga mendesak pemerintah kota segera melakukan sosialisasi dan pendekatan terhadap para pedagang yang menolak relokasi.
“Persetujuan DPRD ini hanya menjadi salah satu syarat untuk mendapat pinjaman pembiayaan. Untuk total biaya pembangunan pasar dan relokasi sebesar Rp 104 miliar,” ujar Iwansyah.
Bagaimana dengan petisi penolakan atas rencana relokasi yang diteken 500 pedagang Pasar Bauntung? Iwansyah menampik bahwa DPRD Banjarbaru mengabaikan aspirasi para pedagang. “Kalau mereka menolak, tentu tidak bisa juga dilaksanakan (relokasi dan pembangunan pasar baru),” pungkas legislator Golkar ini.(jejakrekam)