Foto : Arpawi
TRIWULAN I (Januari, Februari, Maret) 2018, realiasi penyerapan anggaran di Pemkot Banjarmasin belum mampu memenuhi target lebih dari 24 persen. Hingga per 30 April 2018, realisasi keuangan itu baru tergerek hanya 16,60 persen. Kendalanya adalah satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di lingkungan Pemkot Banjarmasin masih melakukan persiapan administrasi.
KONDISI itu diakui Kepala Bagian Pembangunan Setdakot Banjarmasin, Dolly Syahbana kepada wartawan di Banjarmasin, Jumat (18/5/2018). Menurutnya, penyerapan anggaran yang rendah itu akibat hampir seluruh SKPD disibukkan dengan persiapan administrasi untuk kegiatan-kegiatan di bulan depan.
“Termasuk, kendala persiapan penerimaan dana dari pihak ketiga yang belum memiliki rekening. Atas kondisi itu, Pak Walikota Banjarmasin Ibnu Sina telah memerintahkan agar seluruh SKPD membuat rencana aksi percepatan serapan anggaran,” kata Dolly Syahbana.
Sebagai tindaklanjutnya, Syahbana mengatakan pihaknya telah menyurati seluruh SKPD. Walhasil, hampir 70 persen dari SKPD yang ada di lingkungan Pemkot Banjarmasin telah membuat rencana aksi sebagaimana perintah dari Walikota Ibnu Sina. “Makanya, saat ini kami tengah melakukan evaluasi triwulan II pada awal Juli 2018 ini,” tegasnya.
Mantan Kabag Humas dan Protokol Banjarmasin ini mengungkapkan dengan kebijakan itu, tentu butuh komitmen SKPD untuk mempercepat serapan anggaran sesuai dengan target. Sebab, menurut Syahbana, pada triwulan II dipatok serapan anggaran mencapai 50 persen.
“Tahun ini, kami kerja target 85 persen, sehingga lebih besar dibandingkan penyerapan anggaran tahun 2017 lalu, hanya 77 persen,” ucap Syahbana.
Masih menurut dia, terpenting adalah jika target ternyata tak bisa maksimal, maka berimplikasi pada tunjangan kinerja (tukin) SKPD yang akan turun. “Kami tegaskan agar seluruh SKPD untuk berkomitmen memperbesar serapan anggaran,” cetus mantan Irban Wilayah III Inspektorat Kota Banjarmasin ini.
Masalah rendahnya serapan anggaran pada triwulan I juga diakui Plh Sekdakot Banjarmasin Hamdi. Menurut dia, sebaiknya kondisi itu bisa menilik kembali pada pokok persoalan yang dihadapi masing-masing SKPD yang berbeda. “Bisa jadi, penyerapan rendah itu karena ada penghematan. Namun, terpenting dalam serapan anggaran itu adalah untuk peningkatan kesejahteraan dan infrastruktur di kota ini,” tegas Hamdi.
Asisten II Ekonomi Sekdakot Banjarmasin ini memastikan akan terus memantau kinerja SKPD, terutama dalam garis koordinasi di SKPD, seperti pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK) tidak melapor ke SKPD terkait. “Seharusnya, SKPD menggelar rapat bulanan untuk mengevaluasi kinerja penyerapan anggaran dari masing-masing PPTK. Contohnya, SKPD membuat perencanaan penyerapan anggaran pada triwulan I hingga 50 persen, itu jelas tidak logis. Ternyata, dari wacana itu hanya mampu terserap 10 persen,” katanya.
Ia juga berharap agar SKPD memacu dan memicu penyerapan anggaran pada triwulan II. Meski di mata Hamdi, jika SKPD sudah mampu menyerap anggaran 20 persen pada triwulan II tergolong sudah luar biasa.
“Meskipun pada April 2018 lalu baru mencapai 16 persen, maka perlu dipacu lagi pada triwulan II dan III. Jadi, kita bisa targetkan pada triwulan II ditargetkan hanya tersisa 10 hingga 15 persen. Jadi, tidak ada lagi, di akhir tahun kelabakan disebabkan salahnya perencanaannya,” imbuhnya.(jejakrekam)