KOMITMEN untuk menciptakan pembangunan zona integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) serta Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Kalimantan Selatan, hingga Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan dan Imigrasi secara serentak digelar di halaman Kanwil dan UPT, Senin (8/1/2018).
“TAK perlu sangsi terhadap kita. Jawablah dengan kinerja dan karya nyata, yang artinya kesangsian dari publik karena kinerja kita di masa lampau harus kita jadikan penyemangat untuk maju, yaitu dengan cara menjawabnya melalui bekerja,” kata Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Yasonna Hamonangan Laoly dalam sambutannya yang dibacakan langsung Kepala Kanwil Kemenkumham Kalsel, Imam Suyudi selaku pembina apel, Senin (8/1/2018).
Apel bersama ini bertema “Kerja Bersama, Tingkatkan Kinerja” ini diikuti seluruh JFU dan JFT serta Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator dan Pengawas di lingkungan Kantor Wilayah yang dirangkai dengan Deklarasi Janji Kinerja Tahun 2018. Saat apel tersebut bendara merah putih dan bendera pengayoman diikuti tiga bendera deklarasi janji kinerja tahun 2018 mendampingi pembaca deklarasi yang diucapkan bersama-sama seluruh peserta apel yang dilanjutkan dengan penandatanganan komitmen bersama.
Ada lima poin yang disampaikan sang Menkumham, Yosonna H Laoly yakni:
- Sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) menjaga netralitas , dan bebas dari paham politik manapun sebagaimana amanat Undang-Undang ASN Nomor 5 Tahun 2014 dalam menghadapi tahun politik yang dimulai 17 Juni 2018, pilkada serentak di 171 daerah.
- Menghadapi dua agenda Internasional yaitu Asian Games 2018 dan IMF World Bank Annual Meetings 2018, Kantor Wilayah yang wilayahnya menjadi lokasi kegiatan bertaraf internasional, agar pro aktif berkoordinasi dengan pemerintah daerah setempat guna mendukung suksesnya acara tersebut.
- Tahun 2018 diinginkan ada satuan kerja atau UPT yang berhasil meraih WBK/WBBM oleh karena itu saya perintahkan kepada seluruh jajaran segera menyusun langkah strategis agar WBK/WBBM dapat diraih.
- Tahun 2018, Ombudsman RI akan kembali mengevaluasi layanan publik dengan fokus utama Pemasyarakatan dan Imigrasi agar dipersiapkan dengan baik, hilangkan budaya-budaya yang tidak mendukung perfoma layanan publik seperti pungutan liar.
- Fokus pada pelaksanaan tugas dan fungsi dengan memperhatikan output, outcome, dan impact yang dihasilkan, bahwa penggunaan APBN dengan cermat sehingga aktivitas bisa berdampak langsung kepada rakyat.
Sementara itu, Kanwil Kemenkumham Kasel pada tahun 2017, telah berhasil mendapatkan predikat WBK/WBBM pada Kanim Kelas I Banjarmasin dan Bapas Kelas I Banjarmasin. Selain itu telah dipersiapkan dua lapas yaitu Lapas Kelas IIA Banjarmasin dan Lapas Khusus Narkotika Karang Intan yang saat ini sudah tahap pembinaan WBK/WBBM.
Adapun prestasi lainnya seperti di Kanim Banjarmasin telah mendapatkan penghargaan sebagai kantor dengan pelayanan terbaik atas survei yang dilakukan oleh Ombudsman Kalimantan Selatan.(jejakrekam)
Penulis : Ahmad Husaini
Editor : Fahriza
Foto : Kanwil Kemenkumham Kalsel