AGAR penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS) di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM, khususnya wilayah Kalimantan Selatan berjalan transparan dan fair, Jasmani Resor Militer 101/Antasari dan Ombudsman Provinsi Kalsel pun digandeng untuk membahas teknis penerimaan abdi negara tahun 2017 itu.
RAPAT yang dipimpin Kepala Kanwil Kemenkumham Kalsel, Imam Suyudi didampingi Kadiv Pemasyarakatan, Anas Syaeful Anwar dan Kabag Umum, Rahmat Reynaldi membahas teknis penerimaan CPNS dengan meminta masukan dari Ombudsman dan Jasrem 101 Antasari, Jumat (4/8/2017).
Imam Suyudi menegaskan penerima CPNS yang ditangani panitia daerah harus benar-benar bekerja maksimal dan penuh tanggungjawab sesuai standar operasional prosedur (SOP) yang telah ditentukan panitia pusat. “Bagi masyarakat yang ingin mengetahui informasi lebih lanjut terkait maupun yang mengalami kendala ketika pendaftaran CPNS, Kanwil Kemenkumham Kalsel telah membuka layanan informasi dan pengaduan” kata Imam Suyudi.
Jasrem 101 Antasari dilibatkan untuk tahapan Kesamaptaan. Sedangkan, Ombudsman Provinsi Kalimantan Selatan merupakan pengawas eksternal yang bertugas mengawasi jalannya penerimaan dari awal seleksi sampai dengan selesai seleksi penerimaan CPNS . Berkas yang diterima dari PO Box sampai Jumat (4/8/2017) berjumlah 148 berkas.(jejakrekam)
Penulis : Asyikin
Editor : Wan Marley
Foto : Kanwil Kemenkumham Kalsel