MAYORITAS fraksi di DPRD Kabupaten Balangan memang memberi stempel atas laporan pertanggungjawaban APBD 2017 yang diajukan Bupati Ansharuddin. Hal ini terangkum dalam pandangan umum fraksi-fraksi di DPRD terhadap pelaksanaan APBD 2017 serta laporan akhir DPRD terhadap empat raperda dalam program pembentukan perda tahun 2017 di Paringin, Senin (10/7/2017).
DALAM rapat paripurna DPRD Balangan, terdengar riak protes terhadap pertanggungjawaban APBD 2016 sebesar Rp 1,2 triliun oleh beberapa fraksi. Fraksi PKS, misalkan, lewat juru bicaranya, Rusdiansyah mempertanyakan besarnya sisa lebih perhitungan anggaran (silpa) APBD 2016 yang mencapai Rp 240 miliar lebih.
“Kami minta penjelasan kepada Pemkab Balangan terkait hilangnya dana alokasi khusus (DAK) mencapai Rp 15 miliar. Termasuk, adanya tunggakan kewajiban yang jatuh tempo empat koperasi sebesar Rp 236 juta. Sebab, hal ini menjadi pijakan utama dalam membahas pertanggungjawaban APBD 2016,” cetus Rusdiansyah.
Begitupula Fraksi PPP. Sang jubir, Sri Huriyanti mengingatkan meski opini wajar tanpa pengecualian (WTP) didapat Pemkab Balangan empat kali berturut-turut, namun tantangan ke depan adalah daerah harus bebas dari penyalahgunaan wewenang maupun penyalahgunaan anggaran atau keuangan,” kata Sri Huriyanti.
Setali tiga uang, Fraksi Gabungan Perubahan lewat jubirnya, Syaifullah mencecar soal tujuan dari WTP yang diraih Pemkab Balangan dari BPK RI Perwakilan Kalsel. “Makanya, ke depan itu harus cermat dan teliti dalam memahami aspek perencanaan hingga penggunaan APBD,” tandasnya.(jejakrekam)
Penulis : Sugianoor
Editor : Didi GS
Foto : Sugianoor