BAYANG-bayang kegagalan memang menghantui program unggulan Banjarbakula. Program kawasan strategis provinsi (KSP) Banjarbakula lahir berdasar Keputusan Gubernur Kalsel Nomor 188.44/0295/KUM/2012 tanggal 18 Juni 2012 tentang Pembentukan Badan Koordinasi Kerjasama Pembangunan Kawasan Perkotaan Metropolitan Banjarbakula.
KSP Banjarbakula juga sering disebut Metropolitan Banjarmasin Raya mencakup Kota Banjarmasin, Banjarbaru, sebagian kecamatan di Kabupaten Banjar dan Kabupaten Barito Kuala (Batola) dan Kabupaten Tanah Laut (Tala). Di atas lahan seluas 340.446 hektare atau 9,07% dari total wilayah Kalimantan Selatan, pada 2010 lalu jumlah penduduk mencapai 1.904.427 jiwa atau 52,52% dari jumlah penduduk Kalimantan Selatan. Ada beberapa kawasan strategis yang dibangun dalam program Banjarbakula dengan dukungan fasilitas Pelabuhan Trisakti, Bandara Syamsudin Noor dan rencana jalan tol Banjarmasin-Liang Anggang-Landasan Ulin.
Lantas bagaimana perkembangan Banjarbakula? Sekretaris Komisi III DPRD Kalimantan Selatan Riswandi mengakui banyak persepsi yang melihat persolan tersebut. “Dari beberapa kali hasil konsultasi yang kami lakukan, masalah utama dalah program Banjarbakula adalah kewenangan mengelola kawasan itu yang kini ditakeover (diambialih) pemerintah pusat, dari dulunya domain provinsi,” ucap Riswandi kepada jejakrekam.com, Rabu (28/6/2017).
Ketua Fraksi PKS DPRD Kalsel ini mengungkapkan dewan terus mengawal persoalan kelanjutan Banjarbakula dengan Bappeda Provinsi Kalsel. Gerakan itu disebut Riswandi, seperti mengkonsultasikan draft Perda Banjarbakila ke kementerian terkait seperti Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN dan Bappenas. “Ternyata pemerintah pusat bersikukuh bahwa program Banjarbakula ini merupakan kewenangan mereka,” ucap Riswandi.
Mantan Wakil Ketua DPRD Kalsel ini menegaskan semua sudah sepakat, siapapun yang konsen dengan kemajuan Kalimantan Selatan tentu sumbangsih terbaik sangat dibutuhkan. “Bagaimana pun untuk mewujudkan kawasan Banjarbakula yang maju dan setara dengan kawasan strategis lainnya di Indonesia. Hal ini yang terus kita perjuangkan,” tandas Riswandi.(jejakrekam)
Penulis : Didi G Sanusi
Editor : Didi G Sanusi
Foto : BWS Kalimantan II