TUNTUTAN agar pemortalan segera dibuka di akses hauling ruas Margasari-Marabahan setelah ditutup Tim Terpadu Penegakan Perda Nomor 3 Tahun 2012, akan diputus dalam pertemuan lintas LSM dengan DPRD Kalimantan Selatan serta dihadiri Gubernur H Sahbirin Noor, pada Kamis (23/2/2017) nanti.
HAL ini terungkap dalam rapat koordinasi antar LSM di bawah koordinasi Lembaga Kerukunan Masyarakat Kalimantan (LEKEM Kalimantan) di markasnya, Jumat (17/2/2017). Wakil Ketua Koordinator Aksi Tuntut Buka Portal Lembaga Kerukunan Masyarakat Kalimantan, Taufik Hidayah memaparkan bahwa wacana aksi demontrasi yang akan digelar pada pada Selasa (21/2/2017) diundur ke Kamis (23/2/2017).
“Demo tetap kami laksanakan, namun agendanya diubah. Semula tanggal 21 Februari, diundur ke tanggal 23 Febaruri dengan rute aksi ke kantor DPRD Kalsel,” ucap Taufik Hidayah.
Hal senada juga dikatakan Wakil Koordinator LEKEM Kalimantan, H Abdullah M Saleh menyatakan bahwa perubahan agenda demontrasi besar itu, dikarenakan ada agenda rapat kerja dengan DPRD dan Gubernur Sahbirin Noor, Kapolda Kalsel Brigjen Pol Erwin Triwanto dan para Tim Penegakan Perda Nomor 3 Tahun 2012 pada Kamis (23/2/2017).
“Apabila dalam pertemuan tersebut tidak ada keputusan untuk mencabut portal yang dipasang pihak pemerintah daerah, kami akan menggelar demontrasi besar-besaran pada Senin (27/2/2017),” kata advokat ini.
Sementara itu, Ketua koordinator Aksi Buka Portal, Aspihani Ideris menegaskan pihaknya menghormati aturan hukum yang berlaku, begitu juga dengan penegakan Perda Kalsel Nomor 3 Tahun 2012. Hanya saja, kata dia, pemasangan portal yang diterapkan tim terpadu itu justru salah sasaran.
Ia menjelaskan lembaganya siap bersinergi dengan tim terpadu dalam menindak para pelaku pelanggar perda, asalkan sesuai dengan aturan dan ketentuan hukum yang berlaku.(jejakrekam)
Penulis : Afdi NR
Sip ? tapin ,tala dan Tanbu dipersilahkan juga nyebrang tanpa underpass.