Foto : Istimewa
PARLEMEN Jalanan Kalsel mendesak agar kasus dugaan pelanggaran netralitas aparatur sipil negara (ASN) dalam Pilkada Tanah Laut 2018 ditindaklanjuti Panwaslu setempat secara transparan. Ini demi menumbuhkan kepercayaan publik bahwa lembaga pengawas itu benar-benar serius mengusutnya.
AKSI acungan dua jari oleh sejumlah oknum pejabat di Kabupaten Tanah Laut (Tala) ketika mengunjungi atau membesuk mantan Bupati Tala Adriansyah di Lapas Sukamiskin Bandung, Jawa Barat, telah menuai kontroversi. Pasalnya foto -foto para pejabat ini diposting di media sosial FB, menjadi sorotan sebagian warganet.
Temuan ini pun dilaporkan kuasa hukum pasangan Cabup-Cawabup Tanah Laut nomor Satu Sukamta – Abdi ke Panwaslu Tanah Laut untun diproses, atas dugaan pelanggaran asas netralitas ASN pada tahapan Pilkada Tala 2018.
Laporan dugaan pelanggaran disampaikan oleh Sukamta -Abdi melalui tim kuasa hukum yakni Rachmad Suryadi, Mistono, dan Nurul Hayati. Sebelumnya, komisioner Panwaslu Tala Gunawan Rahayu telah mengagendakan pembahasan laporan ini dengan menggandeng Sentra Gakkumdu terdiri dari personel Polres Tanah Laut dan Kejari Pelaihari.
Sayangnya, dikonfirmasi via telepon seluler soal perkembangan pengusutan kasus itu, lagi-lagi Ketua Panwaslu Tanah Laut Marsudi dan anggotanya, Gunawan Rahayu, tidak diangkat.
Sementara itu, Ketua Aktivis Parlemen Jalanan Kalsel Badrul Ain Sanusi mendesak agar Panwaslu Tanah Laut benar-benar serius dan tak main mata dalam menindaklanjuti kasus dugaan pelanggaran asas netralitas ASN.
Menurut dia, Panwaslu Tanah Laut harus bekerja profesional dan transparan. Hal itu agar tidak memunculkan sejumlah pertanyaan bernada miring terhadap kinerja Panwaslu Tala.
“Panwaslu harus menjelaskan kepada masyarakat tentang penanganan dugaan pelanggaran yang dilakukan sejumlah oknum pejabat ASN Tala, dan tidak terkesan seperti menutup -nutupi,” jelas Badrul kepada jejakrekam.com, Selasa (17/4/2018).
Aktivis yang sudah malang melintang menggelar aksi di Kalimantan Selatan ini mengingatkan agar Panwaslu Tala harus bisa bersikap tegas sesuai dengan tugas yang telah diamanahkan. “Mereka tak boleh terpengaruh dengan tekanan dari kelompok manapun dalam menjalankan tanggungjawabnya. Kalau tidak bisa bekerja profesional sebagai Panwaslu Tala, bubarkan saja dan ganti orang yang bisa profesional dan punya integritas,” pungkas Badrul Ain Sanusi.(jejakrekam)