Adukan Dugaan Korupsi HSS dan Ekspor Nikel, Massa KAKI Kalsel Demo di Kejati Kalsel dan Bea Cukai
AKSI turun ke jalan kembali dilakoni Komite Anti Korupsi Indonesia (KAKI) Kalimantan Selatan. Aksi menyuarakan tuntutan ini dihelat di dua tempat di Banjarmasin.
LOKASI pertama di Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kalimantan Selatan, Jalan DI Panjaitan dan Kantor Wilayah Bea Cukai Kalimantan Bagian Selatan (Kalbagsel) di Jalan A Yani Km 2,5 Banjarmasin, Kamis (12/10/2023).
Ketua KAKI Kalsel, Akhmad Husaini mengklaim aksi demonstrasi di dua tempat itu guna menyampaikan aspirasi masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS) agar dugaan tindak pidana korupsi pada sektor pengadaan barang dan jasa bisa segera diusut oleh aparat penegak hukum.
“Ada dugaan uang bergulir untuk mendapatkan proyek, nilainya cukup fantastis yakni miliaran rupiah, data dan barang bukti sudah kita serahkan ke Kejati Kalsel,” kata Husaini.
BACA : Peredaran Rokok Ilegal Dibahas Forkot Banjarmasin, Bea Cukai Sebut Ada 1 Juta Batang Telah Dista
Husaini juga mempertanyakan kemajuan proses penyelidikan dugaan tindak pidana korupsi di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Banjar Banjar.
“Kami dorong agar pihak Kejati Kalsel dengan data yang telah disampaikan bisa memproses hingga terbukti adanya tindak pidana korupsi itu,” ujar aktivis senior ini.
Sementara di Kantor Wilayah Bea dan Cukai Kalbagsel, massa KAKI Kalsel mempertanyakan ekspor nikel yang kini menjadi atensi publik di Indonesia, terkhusus masyarakat Kalsel dan Kotabaru.
“Faktanya ada 5 juta ton nikel yang sudah diekspor, tentu Bea Cukai mengetahui siapa saja yang melakukan ekspor tersebut,” ucap Husaini.
Merespons aksi massa KAKI Kalsel, Kasi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Kejati Kalsel, Priyo mengatakan pihaknya sesegera mungkin melaporkan kepada pimpinan. “Data yang telah kami terima akan dilakukan analisis dan pendalaman-pendalaman,” ucap Priyo.
Senada itu, Kepala Seksi Bimbingan Kepatuhan dan Hubungan Masyarakat Kanwil Bea Cukai Kalbagsel, Agus Prasetyo memastikan materi aksi KAKI Kalsel akan segera dikaji.
BACA JUGA : Diduga Ada KKN Dalam Penganggaran Pembebasan Lahan, Kaki Kalsel Gelar Demonstrasi Ke DPRD Kota Banjarmasin
“Kami juga akan berkoordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Apakah memang benar ada ekspor nikel dari Kalsel, yang ada itu hanya bijih besi bukan nikel. Kalau pun ada hanya kandungan nikel yang menempel di bijih besi itupun persentasenya kecil sekali,” papar Agus Prasetyo.
Menurtu dia, ekspor bijih besi dari Kotabaru resmi hal ini berdasar hasil kajian dari KPK. “Memang ada ketentuan yang perlu diperbaiki, yakni berkaitan dengan royalty agar maksimal apa yang didapatkan oleh negara,” pungkas Agus.(jejakrekam)