Penduduk Miskin di Kalsel Bertambah, Kepala Bappeda Sebut Akibat Inflasi

BADAN Pusat Statistik (BPS) merilis data per 6 Februari 2019, jumlah penduduk miskin di Provinsi Kalimantan Selatan bertambah. Pada September 2018 berkisar 195,01 ribu orang, bertambah 5,98 ribu orang dibanding Maret 2018, yang terdata hanya 139,03 ribu orang.

PERTAMBAHAN penduduk miskin ini berdasar data BPS itu jadi topik bahasan Diskusi Media Forum Merdeka Barat (FMB) 9 di Mahligai Pancasila, Banjarmasin, Rabu (6/3/2019).

Kepala Bappeda Provinsi Kalsel Nurul Fajar Desira menyebut angka penduduk miskin Kalsel masih jauh dibandingkan data kemiskinan nasional, berkisar 9,66 persen. Sementara secara regional di Kalimantan, justru Kalsel berada di posisi terendah dibanding daerah lain hanya 4,65 persen.

BACA : Kategori Miskin Jika Penghasilan Hanya Rp 401.220 per Bulan

Menurut dia, populasi penduduk miskin di Kalsel masih didominasi kalangan petani dan nelayan. Salah satu penyebab kemiskinan adalah inflasi. “Kenapa inflasi jadi salah penyebab, karena pertumbuhan jumlah penduduk terjadi di saat harga-harga khususnya pangan bergejolak,” kata Fajar Desira.

Mantan Kepala Bappeda Kota Banjarmasin mengatakan fenomena lonjakan harga pangan ini sering terjadi saat menjelang dan memasuki lebaran. “Nah, berdasar indikator yang dipakai BPS, maka banyak masyarakat Kalsel yang masuk kategori miskin,” sebut Fajar.

Di saat inflasi pangan memasuki lebaran, Fajar juga mengatakan bersamaan pula masyarakat dibebani biaya untuk masuk sekolah, terutama untuk membeli seragam dan seragam baru bagi anak-anak sekolah yang masuk tahun ajaran baru.

BACA JUGA :  Jumlah Penduduk Miskin Kalteng Masih Kecil

Walau persentase angka kemiskinan di Kalsel diakui Fajar jauh lebih rendah lain di skala regional dan secara nasional, namun pemerintah provinsi terus berupaya untuk menekan menurunnya angka kemiskinan.

“Kita akui perekonomian di Kalsel sebagai motor penggeraknya masih didominasi sektor pertambangan berkisar 20 persen. Sementara, dengan areal pertanian yang cukup luas di Kalsel, hanya menyumbang 14 persen pertumbuhan ekonomi daerah,” papar Fajar.

Demi menekan angka kemiskinan, Fajar mengatakan Pemprov Kalsel terus mendorong sektor ketahangan pangan, terutama mendorong sistem pertanian lebih modern dan maju, agar produktivitas padi dan lainnya lebih meningkat.

“Nah, ketika sektor ketahanan pangan meningkat, tentu bisa menekan angka kemiskinan terutama di kalangan petani yang ada di Kalsel,” tegas Fajar.

BACA LAGI :  Entaskan Kemiskinan, Pemerintah Tawari NU Peluang Usaha

Selain Fajar Desira sebagai narasumber, dalam diskusi yang dihelat Direktorat Jenderal IKP Kementerian Komunikasi dan Informasi itu, hadir pula Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan Perlindungan Sosial, Kemenko PMK, Tubagus Achmad Choesni.

Kemudian Staf Ahli Menteri Bidang Aksesbilitas Sosial, Kemensos, Marzuki dan pengamat kesehatan yang juga Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Kalsel, M Rudiansyah.

BACA LAGI :  Pendapatan Kalsel Hanya Rp 6,2 Triliun, PKS-PKB Sebut Terlalu Banyak Target

Diskusi ini pun dimoderatori akademisi dari FISIP Universitas Lambung Mangkurat (ULM), Taufik Arbain yang mengupas program yang disusun dan diimplementasikan pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalal dalam konsep Nawa Cita.

Para narasumber ini juga membahas sejauhmana impact dari realisasi program pelayanan dasar dalam perbaikan kualitas masyarakat nasional, terutama bidang kesehatan dan pendidikan. Termasuk, hasil nyata dari program pemerintah pusat itu di Provinsi Kalsel.(jejakrekam)

Penulis Deden
Editor Didi G Sanusi