Foto : Husaini
JAMINAN sosial yang diluncurkan pemerintah, malah memunculkan berbagai permasalahan dalam implementasinya di lapangan.
TERKAIT hal itu, Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Federasi Serikat Pekerja Metal (FSPMI) Kalsel menggelar diskusi bertajuk keadilan perlindungan jaminan sosial bagi kaum pekerja, di Hotel Grand Mentari, Selasa (4/9/2018).
Ketua DPW FSPMI Kalsel Yuyun Indarto menuturkan, dialog digelar untuk mencari benang merah sengkarut pengelolaan jaminan sosial.
“Yang menumbuhkembangkan perekonomian adalah para pekerja. Dengan dikuranginya penyakit yang ditanggung BPSJ Kesehatan, secara otomatis akan mengurangi daya beli. Seharusnya uang rakyat digunakan untuk membiayai pengobatan rakyat,” tegas Yuyun.
Ia menyentil pemerintah yang dianggap tidak bisa mempertemukan stakeholder terkait untuk mencari jalan keluar permasalahan jaminan sosial.
Yuyun mengatakan, FSPMI bukan ingin mengkerdilkan peran BPJS, namun pekerja ingin pengelolaan jaminan sosial agar lebih berpihak kepada masyarakat.
Kepala Bidang Hubungan Industrial Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kalsel Wahyudin Noor mengatakan, pengawasan jaminan sosial pekerja baru saja terbentuk, dan masih mencari-cari pola terbaik. Untuk itu, pengawasan masih jauh panggang daripada api.
“Untuk mengefektifkan pengawasan dibagi dalam empat Korwil. Sementara ini masih dilakukan pembenahan apalagi ada lebih dari tiga ribu perusahaan yang perlu diawasi,” katanya.
Pihaknya tidak segan-segan, akan menegur perusahaan yang tidak mendaftarkan pekerjanya ke BPJS Ketenagakerjaan.
Bidang Pemasaran dan Perluasan BPJS Kalsel Luthfiana Anindita mengatakan, ada hampir seribu badan usaha yang sudah mendaftarkan pekerjanya di BPJS.
“Sudah dilakukan pembayaran secara otomatis. Jika sampai menunggak diberi sanksi tidak dilayani oleh BPJS. Sering dianggap BPJS menolak pasien, padahal iuran tidak dibayarkan perusahaan,” katanya.(jejakrekam)